ANGGARAN Alokasi Dana (ADD) merupakan kebijakan presiden yang mulai di salurkan sejak tahun 2015. Tak main-main uang dalam jumlah yang fantastis digelontorkan ke desa-desa di seluruh nusantara.

Berdasarakan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa Alokasi Dana Desa(ADD)  yang berasal dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 negara menganggarkan 20,7 triliun yang terus meningkat menjadi 60 triliun pada tahun 2017  dengan rata-rata setiap desa mendapatkan 800 juta. Jumlah ini tentu saja tak bisa dikatakan sedikit.

Dengan cakupan daerah yang lebih kecil maka jumlah yang terus meningkat tersebut haruslah jelas transparansi dan penggunaanya. Adapun pengelolaan dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Semua pengelolaan dana desa tersebut haruslah diawasi secara ketat dan rapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah di dalam Peraturan Menteri No. 16 tahun 2018 meletakkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas utama. Sehingga sudah semestinya dana dengan jumlah yang tak sedikit ini bisa membantu masyarakat yang dicekik kebutuhan hidup.

Problema setiap desa memiliki perbedaan masing-masing dari kerusakan infrastruktur seperti jalan atau malah di beberapa desa terpencil yang masih sulit diakses karena kurangnya atau tidak memadainya infratsuktur. Selain itu juga banyaknya permasalahan kekurangan air bersih, sungai yang dicemari bahan-bahan kimia sehingga keadaan menjadi semakin sulit.

Dengan segala permasalahan yang sudah lama meresahkan masyarakat terutama masyarakat di desa maka alokasi dana desa haruslah terus ditingkatkan pengawasannya baik dari daerah Kabupaten hingga Nasional. Sehingga dana desa ini benar-benar dialokasikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya dari pemberdayaan masyarakat namun bagaimana dana ini dapat menyentuh akar kemiskinan di negeri ini.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu pelatihan keterampilan yang berguna untuk memberikan kemandirian bagi masyarakat desa untuk berwirausaha dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan kemandirian ini masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomian individu hingga umum bahkan mampu mengurangi angka pengganguran di Indonesia.

Kemandirian masyarakat desa haruslah mampu dilahirkan dari dana yang telah negara anggarkan, namun hal ini bukanlah hal yang mudah dan dapat berubah dalam waktu yang cepat. Dengan demikian hal ini merupakan tugas besar masayarakat di seluruh Indonesia. Bagaimana seluruh masyarakat desa mampu merasakan kebermanfaatan dari dana desa inilah yang menjadi titik tumpu utama keberhasilan anggaran dana desa ini.

Memang tugas ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Masyarakat harus turut berperan aktif dan kritis terhada alokasi anggara desa. Masyarakat dapat mengadakan sosialisasi alokasi anggaran desa sehingga dana desa ini diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Mereka yang menjadi tujuan utama anggaran dana desa ini haruslah paham secara menyeluruh akan dana yang tak bisa dibilang sedikit jumlahnya.

Dari pemahaman dan pengetahuan mereka inilah yang akan membangun kesadaran untuk mengawasi alokasi anggaran dana desa di daerah masing-masing. Pembangunan infrastukrtur dan pemberdayaan masyarakat akan diawasi secara bijak dan aktif oleh masyarakat dengan terus mendorong dan mengawasi kepala desa untuk mampu menyalurkan dana desa dengan seharusnya.

Masyarakat desa juga mampu mengawasi dengan meminta pertanggungjawaban setia pengeluaran dana desa disertai dengan transparansi yang jelas. Transparansi ini bisa dimulai dengan pencatatan seluruh penggunaan dana desa di spanduk yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa.

Spanduk dapat menjadi acuan kepercayaan dan kejelasan penggunaan alokasi desa sehingga masyarakat mampu menuntut jika dana tidak digunakan dengan semestinya atau dalam skenario terburuk terjadi penyelwengan. Karena anggaran dana desa bukanlah milik pribadi atau kelompok tertentu tapi dana ini didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat di desa. (ila)

*Penulis merupakan relawan dan pegiat literasi di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Opini