Satu Desa, Satu Lembaga Pendidikan Keaksaraan

SAYA tertarik dengan judul berita sebuah media daring yang berbunyi “Buta Aksara di Indonesia Tinggal 3 jutaan orang, Mayoritas Tinggal di Daerah Terpencil”. Portal Jember (23 Juni 2020) adalah media daring yang telah memberitakan sepanjang 2016 sampai dengan 2019 angka buta aksara di Indonesia mengalami penurunan signifikan.

Jumlah orang buta aksara mencapai 3.053.353 atau sekitar 1,78 % dari keseluruhan penduduk Indonesia.  Mereka berada di daerah terpencil, sulit dijangkau, mayoritas perempuan dan berusia lanjut.

Data diatas diungkap oleh Cecep Suryana, koordinator fungsi pendidikan keaksaraan  dan budaya baca dalam diskusi terpimpin yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selasa 23 Juni 2020.

Saya tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Perjalanan air sekitar enam jam dari Dermaga Mentaya Sampit Kotawaringin Timur dengan klotok (taksi air dengan masin diesel L300) harus dilalui untuk mencapai tempat kami.

Banyak kaum perempuan berusia lanjut di wilayah kami.  Beberapa diantaranya tidak mengenal huruf dan angka, karena tidak menikmati bangku sekolah rakyat  (SD). Tetapi, mereka mampu melakukan transaksi jual beli  dengan baik.

Mereka adalah transmigran yang datang dari pulau Jawa untuk beradu nasib di Kalimantan Tengah tahun 1984. Umumnya, mereka berasal dari kalangan miskin di daerah asalnya.  Sebagian dari mereka berhasil meningkatkan status sosial ekonominya setelah mengikuti program transmigrasi. Sementara, yang lain tetap terlilit dengan  lingkar kemiskinan secara turun temurun.

Sebagian eks transmigran diketahui telah mewariskan prinsip hidup  yang kurang mendukung upaya pemberantasan buta aksara. Mereka membiarkan anak dan cucu mereka dari generasi milenial meninggalkan bangku sekolah tingkat dasar sebelum waktunya. Alasannya sederhana, mereka merasa cukup dengan kemampuan baca dan tulis yang sudah dikuasai. Walaupun, sebagian masih kurang fasih membaca dan kurang lihai menulis.

Sementara, generasi millennial  putus sekolah tingkat dasar yang sudah fasih membaca dan menulis terlihat  belum memiliki kemampuan literasi yang cukup untuk berkompetisi di zaman digital. Minimnya pembinaan tingkat lanjut, membuat mereka yang telah melek aksara namun putus sekolah ini menjadi generasi millennial yang kurang arif. Mereka menjadi generasi yang rapuh dari semua sisi, baik akhlak maupun  pengetahuan dan keterampilan digital.

Cerita diatas didukung dengan  sebuah  fakta bahwa lembaga pendidikan keaksaraan tidak tersebar di setiap desa, layaknya lembaga pendidikan anak usia dini. Sehingga, upaya merangkul, menyadarkan, dan mengajak  eks  transmigran yang buta aksara dan millennial putus sekolah untuk kembali ke ruang belajar  sulit dilakukan.

Kenyataan diatas mungkin merupakan salahsatu penyebab munculnya data 1,78 % penduduk Indonesia masih buta aksara. Tidak menutup kemungkinan, penduduk desa terpencil di daerah lain juga  mengalami  kejadian dengan sebab yang sama.

Hal tersebut merupakan salahsatu tantangan pengembangan  pendidikan  keaksaraan di daerah terpencil. Tantangan tersebut harus dijawab oleh pemerintah, lembaga pendidikan keaksaraan, dan masyarakat secara bersamaan.

Pemerintah sebagai konseptor dan regulator pendidikan keaksaraan harus membuat konsep dan regulasi yang menyentuh akar permasalahan. Mendirikan dan menghidupkan lembaga pendidikan keaksaran berbasis desa layaknya kebijakan inpres di zaman orde baru dan pendirian lembaga pendidikan anak usia dini yang sudah menjamur sepertinya perlu dilakukan.

Lembaga pendidikan keaksaraan juga demikian. Mereka juga harus berpikir untuk melakukan ekspansi layanan dengan membuka cabang di tingkat desa. Satu desa, satu cabang lembaga pendidikan keaksaraan. Sementara ini, yang terlihat satu kecamatan, satu lembaga keaksaraan yang tak bercabang hingga tingkat desa. Bahkan, beberapa kecamatan terpusat dalam satu lembaga pendidikan keaksaraan. Padahal, kondisi geografis daerah terpencil masih minim sarana transportasi yang ideal. Layaknya kondisi geografis dan sarana transportasi  di perkotaan.

Walaupun teknologi telah berkembang, namun sulitnya sinyal internet menjadi permasalahan bagi pembelajar di lembaga pendidikan keaksaraan di daerah terpencil.  Sehingga, teori yang berbunyi teknologi telah menjembatani hambatan geografis belum berlaku secara utuh di lokasi semacam ini.

Tidak hanya itu, lembaga pendidikan keaksaraan juga dituntut untuk mengemas kegiatannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Era digital yang serba aplikasi menuntut pendidikan keaksaraan mengurangi gaya klasik pembelajaran.

Pembelajaran dilakukan dengan orientasi memperkenalkan penggunaan teknologi informasi yang canggih secara arif dan bijak kepada peserta pendidikan di lembaga pendidikan keaksaraan. Utamanya, aplikasi  yang tidak terhubung dengan sinyal internet. Kecuali, jika layanan sinyal internet di tempat tersebut sudah  berjalan dengan baik.

Masyarakatpun tidak boleh tinggal diam. Mereka harus ikut prihatin dan peduli terhadap permasalahan buta aksara di lingkungannya. Agenda pemberantasan buta aksara berbasis rukun tetangga dalam  musyawarah atau rapat lingkungan harus dimunculkan.

Semangat gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia harus diaktualisasikan untuk menyelesaikan permasalahan buta aksara di tingkat lingkungan pemerintahan terkecil ini. Mengingat, tetangga adalah komponen paling dekat  yang paling tahu permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang seseorang enggan bergabung dengan lembaga pendidikan keaksaraan dan millennial mengambil langkah putus sekolah di  tingkat dasar.

Diharapkan gerakan bersama ini menjadi garda terdepan pemberantasan buta aksara di Indonesia. Pemerintah wajib menyediakan satu lembaga pendidikan keaksaraan di tingkat desa, layaknya lembaga pendidikan anak usia dini. Lembaga pendidikan keaksaraan wajib mempertajam  perannya dalam pemberantasan buta aksara di era yang serba digital saat ini. Masyarakat tingkat rukun tetangga harus ikut prihatin dan peduli dengan gerakan pemberantasan buta aksara dan millennial  putus sekolah tingkat dasar. (ila)

 

*Penulis adalah Guru SMPN 4 Katingan Kuala Kabupaten Katingan Kalteng.