Buruh dan Pengusaha, Partner Kerja

BURUH adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan bentuk lain. Pengertian ini terdapat di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Buruh merupakan unsur penting dalam suatu perusahaan. Walaupun buruh masih dianggap posisi rendah di suatu perusahaan. Nilai tawar buruh tetap saja lemah.

 

Buruh tidak melakukan produksi objek-objek berdasarkan ide mereka sendiri. Buruh melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah sebagai penyambung hidup dengan mendapatkan imbalan. Produk yang dihasilkan bukan menjadi miliknya melainkan menjadi milik pengusaha. Pengusaha selama ini lebih mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan nasib buruh.

 

Pemerintah telah membuat aturan-aturan dalam melindungi buruh. Tetapi bisa ditebak aturan-aturan tersebut lebih condong mengakomodir kepentingan pengusaha. Tuntutan buruh dalam hal kesejahteraan dan peningkatan kualitas kerja selalu kalah dan pemerintah lebih memenuhi keinginan pengusaha.

 

Mengatasi “kekalahan” buruh itu diperlukan pengetahuan serikat buruh agar ditingkatkan. Di Indonesia serikat buruh masih beranggotakan pekerja level bawah. Selayaknya serikat buruh juga ada unsur dari pekerja level menengah atau manager perusahaan. Sebab para manager perusahaan lebih menguasai dalam hal teknis dan tata kelola perburuhan.

 

Serikat buruh harus dipimpin oleh orang yang memahami dan memperjuangkan kepentingan buruh. Mereka juga harus menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dengan pengusaha. Mereka harus mampu menjembatani komunikasi buruh dan pengusaha. Sehingga kepentingan buruh dan pengusaha terwujud dan perusahaan semakin berkembang dan maju.

 

Pemimpin serikat buruh juga harus bisa menghilangkan kapitalis. Hubungan kerja antara buruh dan pengusaha harus dalam takaran yang seimbang. Hak buruh merupakan kewajiban pengusaha dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban buruh. Hubungan kerja harus menguntungkan para pihak.

 

Buruh harus mendapatkan perlindungan secara yuridis agar kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dapat dicegah. Saatnya di era milenial hubungan kerja dan kedudukan buruh dan pengusaha sederajad. Pengusaha tidak boleh sekehendak hati dalam membuat perjanjian kerja. Buruh dan pengusaha harus berkedudukan sejajar. Jadi buruh dan pengusaha merupakan partner kerja.

 

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada buruh. Negara membuat aturan perburuhan yang ideal dan memberikan jaminan yang layak bagi buruh. Sedangkan peran serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi, berunding dan menuntut hak yang semestinya kepada pengusaha.

 

Terpenuhinya hak-hak dasar buruh akan meningkatkan kesejahteraan buruh dan akan mendorong motivasi kerja lebih baik lagi. Serikat buruh harus mengerti dan paham serta mampu menyampaikan motivasi bekerjanya buruh kepada pengusaha. Sehingga tujuan buruh dan pengusaha tercapai. Semoga kesejahteraan buruh lebih baik lagi. Pengusaha omzetnya juga semakin lebih baik. (ila)

 

 

*Penulis merupakan Dosen Universitas Aisyiyah Jogjakarta