Dampak Covid-19 Terjadi PHK

COVID-19 telah menalanda 213 negara, termasuk di Indonesia. Segala upaya telah dilakukan semua elemen untuk mencegah semakin banyak korban meninggal dunia. Covid-19 berdampak dalam segala hal. Di dunia usaha juga membuat lesu perdagangan. Daya beli masyarakat mengalami penurunan. Solusi cepat yang diambil para pengusaha yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Intruksi dari pemerintah kepada para pengusaha yaitu sebisa mungkin tidak terjadi PHK. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1) yang berbunyi pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Jika segala upaya telah dilakukan dan sudah tidak ada jalan lain selain PHK karena adanya dampak Covid-19 maka PHK wajib didiskusikan antara pengusaha dan pekerja atau dengan serikat pekerja. PHK dilakukan oleh pengsusaha dalam rangka menutupi kerugian perusahaan. Dampak Covid-19 membuat pengusaha mengalami defisit keuangan perusahaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah diminta sama pemerintah agar tidak melakukan PHK juga.

Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Beberapa isi dari surat edaran tersebut yaitu:

Pertama, pekerja yang kategori orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 maka upah dibayarkan penuh dengan syarat harus ada surat keterangan dokter dan harus isolasi selama 14 hari. Kedua, pekerja yang kategori suspek Covid-19 wajib isolasi dan upah dibayarkan secara penuh selama masa isolasi dan harus ada surat keterangan dokter.

Ketiga, pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 maka upah dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan

Keempat, jika pengusaha diminta pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan usaha karena dampak Covid-19, lalu pekerja sebagian/seluruhnya tidak masuk kerja maka cara pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Andai saja pekerja dan pengusaha tidak mencapai kesepakatan dalam melakukan PHK maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila ada titik temu dan terjadi kesepakatan maka tidak perlu ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Solusi bagi pengusaha yang mengalami kesulitan dalam pembayaran upah maka pengusaha dapat meminta penangguhan pembayaran upah. PHK itu jalan terakhir dan jangan sampai melakukan PHK. Rasa kemanusiaan harus selalu dikedepankan dan menjadi pertimbangan utama. Sebagai manusia harus saling tolong menolong. PHK harus dihindari. Hak-hak pekerja juga harus dipenuhi oleh pengusaha.

Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima apabila PHK benar-benar terjadi. Ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Seyogyanya pemerintah dan pengusaha saling bahu membahu guna mencegah PHK. Ekonomi sudah sulit dengan adanya Covid-19 ini. Akan semakin sulit apabila PHK terjadi. Pekerja harus dilindungi. Menjadi tugas pemerintah untuk mengatur semua kebijakan para pengusaha agar tidak merugikan pekerja/buruh. Semoga covid-19 segera berakhir dan perekonomian kembali normal. (ila)

 

 

*Penulis merupakan Dosen Universitas Aisyiyah Jogjakarta