Lockdown dan Persepsi Masyarakat

KEBEBASAN bukan terkandung dalam tindakan-tindakan yang kita sukai semata, namun ada pada hak kita saat melakukan sesuatu yang seharusnya. -Paus Yohanes Paulus II (1978-2005

Kata-kata di atas mungkin sejalan dengan fenomena mencengangkan saat ini yaitu mengenai lockdown sebagai respon cepat atas merebaknya kasus virus corona. Dunia meradang. Wabah virus corona akhirnya membawa malapetaka di seluruh penjuru dunia, wabah yang mulanya diacuhkan kini merajah setiap jengkal kebebasan.

Dalam sepekan ini tema tentang pembatasan kebebasan sosial berskala besar atau istilah kerennya lockdown tengah gencar-gencarnya dibicarakan khalayak ramai pada lingkup nasional maupun lokal, pada dasarnya lockdown bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit melalui pembatasan perjumpaan dan sentuhan. perbincangan menarik yang berujung pada saling tuduh-menuduh antara pemerintah pusat dan warganya masing-masing mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan dasar manusia yaitu makanan pokok kini menjadi seperti bola liar.

Dalam hal ini pemerintah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan (UUKK) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melakukan lockdown di sejumlah wilayah Indonesia yang didapati mengalami wabah corona cukup banyak. Namun hal ini justru melahirkan dilema besar pada persepsi masyarakat, didasari oleh inisiatif dan kekhawatiran masyarakat beramai-ramai melakukan lockdown lokal pada daerahnya masing-masing tanpa menunggu keputusan dari pemerintah pusat, bahwa mungkin akan ada lockdown berskala nasional seperti sejumlah negara lain yang lebih parah penyebarannya.

Masyarakat memandang istilah lockdown hanya sebatas berdiam diri dirumah masing-masing tanpa melakukan sesuatu lain yang lebih bermanfaat, kemudian luput dari perhatian bahwa ada sebagian masyarakat pekerja buruh, ojek, nelayan dan lain-lain yang dapat meninggal bukan karena wabah virus corona melainkan karena kelaparan.

Hal ini tentu menimbulkan masalah baru yang tak kalah mencengangkan dibandingkan dengan virus corona sendiri, bagaimana tidak secara bertahap masyarakat di luar kendali memblokade gang-gang sempit di lingkungan padat penduduk sebagai respon positif kepada pemerintah, kemudian timbul pertanyaan apakah sebelum masyarakat sepakat me-lockdown daerahnya sudah terbentuk sistem yang menjamin keberlangsungan hak keamanan, kesehatan bahkan kesejahteraan hidup setiap individu di mendiami rumahnya?

Jawaban yang tepat tentu saja diserahkan kepada kepala atau orang yang berkuasa di daerah tersebut entah RT, RW maupun Kepala Desa untuk mengontrol masyarakatnya agar kericuhan atas penyakit mematikan ini meredam bukan hanya sebagai latah semata.

Kendati demikian komunikasi dua arah atau dengan sosialisasi pemerintah secara intens kepada masyarakat mengenai hal-hal sebelum diberlakukan dan  makna penting lockdown memang perlu dilakukan sedini mungkin, sehingga wacana pembatasan merebaknya wabah virus corona dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kepanikan berskala nasional.

Dengan adanya lockdown seharusnya masyarakat lebih empati dan  simpati terhadap  orang-orang sekitar lingkungannya, bukan malah bersikap apatis acuh tak acuh bahkan menindas dan meremehkan keadaan dan hak orang-orang sekitarnya demi kepentingan pembenaran tindakan individu sendiri. (ila)

*Penulis merupakan Peneliti Bidang Kemanusiaan Daerah Istimewa Jogjakarta yang tinggal di Depok, Sleman