Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wujudkan Kampanye Politik Beradab

A
Penulis: Administrator❯
Alumni PP Al-Amien Prenduan 2015 dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. (DOKUMEN PRIBADI)
Alumni PP Al-Amien Prenduan 2015 dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. (DOKUMEN PRIBADI)
TAHUN politik di Indonesia telah mencapai puncaknya. Pada 17 April mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum serentak. Kampanye politik adalah rangkaian kegiatan berpolitik menjadi tolok ukur kematangan politik Indonesia. Kampanye politik yang beradab akan melahirkan kompetisi politik yang sehat dan jujur.

Para elite politisi hari ini sangat getol mensosialisasikan keunggulan kandidat calon kepada publik. Kampanye politik menjembatani komunikasi paslon dengan publik. Masyarakat Indonesia pun dapat mengindentifikasi kualitas kedua kandidat lewat kampanye sehingga mereka bisa memutuskan paslon mana yang berhak atas suaranya.

Komunikasi politik yang terbangun dalam kampanye tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral. Kampanye yang etis akan membangun kepercayaan positif dan mencerahkan publik dalam memutuskan sikap politiknya. Kampanye politik mampu mendongkrak kecerdasan politik publik dalam mengevaluasi kualitas program dan track record paslon

Ironisnya, realita yang terjadi hari ini kampanye politik menampakkan banalitasnya ketimbang wajah etis. Partai politik hari ini tidak segan-segan menggelar kampanye hitam yang provokatif dan melakukan money politic hanya untuk menjatuhkan lawan politiknya dan membeli suara rakyat.

Memanasnya kontestasi politik, hoax di media sosial juga mengambil peran dalam memanipulasi opini publik dengan ujaran kebencian, caci maki dan fitnah. Perbuatan yang menyalahi etika berpolitik ini merupakan bagian dari praktik kampanye hitam. Ambisi politik yang berlebihan membutakan hati mereka sehingga tindakan berpolitik mengedepankan prinsip menghalalkan segala cara hanya untuk memuluskan kepentingan kelompoknya.

Ragam kampanye hitam yang bertebaran di dunia maya dan dunia virtual menjadi alarm ancaman bagi persatuan bangsa. Kampanye hitam berhasil memanipulasi pikiran publik dan menjerumuskan mereka ke dalam konflik kepentingan kelompoknya. Dampaknya publik kita hari ini sering terbelit konflik horizontal disebabkan perbedaan haluan dan pandangan politik.

Ironi perpolitikan ini menuntut kedewasan elite politisi dalam berpolitik. Setiap aktivitas perpolitikan harus mengindahkan etika komunikasi politik yang menghendaki kejujuran dan keramahan. Kampanye beradab di sini berkonotasi pula kampanye politik ramah akan lingkungan. Tidak sedikit kita temukan baliho dan foto kandidat tertampang secara tidak tertib di jalan raya dan pepohonan, tanpa memperdulikan keasrian lingkungan dan ketertiban berlalu lintas.

Menjawab persoalan-persoalan tersebut membutuhkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Institusi ini berperan mengawasi kegiatan kampanye dan tidak sebatas saat penyelenggaraan pemilu serentak. Bawaslu perlu menindaklanjuti secara tegas para elite politisi yang menjalankan praktik kampanye hitam dalam segala bentuknya baik didunia nyata atau maya.

Selain itu, para penegak hukum harus lebih tegas lagi merealisasikan cita daripada pasal UU ITE pasal 28 ayat 1 dan melakukan penyelidikan akan kasus hoax. Di sisi lain, kesehatan politik Indonesia menuntut peran masyarakat Indonesia. Negara demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat untuk melakukan Siskamling baik dalam dunia nyata maupun maya sekaligus melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib jika ditemukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi etika komunikasi politik.

Kita perlu menyakini bahwa pemilu yang berintegritas dapat diwujudkan lewat kampanye politik yang beradab. Kampanye hitam mencoreng prinsip demokrasi dan etika komunikasi politik. Sebelum sampai kepada puncak pemilihaan umum, kampanye politik hari ini harus didesain dalam bentuk kampanye yang beradab dan kreatif agar terwujud kontestasi politik yang sehat. Kampanye politik yang beradab akan membentuk masyarakat politik yang dewasa tanpa harus ada baku hantam lantaran perbedaan pandangan politik. (ila)

 

*Penulis adalah alumni PP Al-Amien Prenduan 2015 yang sedang menepuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Krisis di Puncak Kekuasaan Filipina, Perjalanan Panjang Pemakzulan Sara Duterte

Krisis di Puncak Kekuasaan Filipina, Perjalanan Panjang Pemakzulan Sara Duterte

Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte di Senat kini memasuki tahap pembelaan. Tim pembela mulai menghadirkan saksi pada  November 2026, setelah tim penuntut dari DPR hanya mempertahankan satu.

Mengenal Ketua Komisi D DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro, Menekuni Politik Berbekal Buku dan Pengalaman

Mengenal Ketua Komisi D DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro, Menekuni Politik Berbekal Buku dan Pengalaman

Sebelum dikenal sebagai ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro lebih dahulu akrab dengan buku-buku politik. Ketertarikan yang tumbuh sejak muda itu membawanya menelusuri pemikiran tentang kekuasaan, demokrasi...

17 Ketua DPC Baru Dilantik, PAN Sleman Siap Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

17 Ketua DPC Baru Dilantik, PAN Sleman Siap Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sleman mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029. Sebanyak 17 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN Sleman dilantik di Kantor DPD PAN Sleman ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer