RADAR JOGJA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritik publik yang menyebut dirinya sebagai “Gubernur Konten”.
Julukan tersebut muncul karena tingginya intensitas publikasi Gubernur yang sering disapa "Kang Dedi" ini melalui berbagai kanal media digital, terutama media sosial dan YouTube.
Dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, KANG DEDI MULYADI Channel, pada Selasa (30/4/2025), Dedi memberikan klarifikasi terkait pendekatan komunikasinya yang kerap ditafsirkan sebagai pencitraan semata.
Ia menegaskan bahwa publikasi merupakan bagian penting dari transparansi pemerintahan.
“Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten, artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten,” ujarnya.
Namun, menurutnya, publik berhak mengetahui visi, misi, serta hasil kerja gubernur secara langsung dan transparan.
Dedi juga menjelaskan bahwa sebelum masa kepemimpinannya, penyebaran informasi kinerja gubernur biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai media.
Program tersebut difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan anggaran yang tidak sedikit.
“Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di dinas informasi dan komunikasi. Judul anggarannya adalah kerja sama media,” ungkap Dedi.
“Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan gubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media,” tambahnya.
Menurut catatan Dedi, biaya kerja sama media di Jawa Barat mencapai hampir Rp 50 miliar per tahun.
Jika dikalikan selama lima tahun masa jabatan, totalnya dapat mencapai Rp 250 miliar, belum termasuk anggaran lain yang berkaitan.
Melihat tingginya biaya tersebut, Dedi menilai pendekatan digital yang ia lakukan mampu menekan pengeluaran negara secara signifikan.
Ia menyebut bahwa biaya komunikasi pemerintahan sebenarnya dapat ditekan hingga Rp 3 miliar per tahun, sehingga anggaran selebihnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
“Sehingga (anggaran sisanya, Red) Rp 47 miliar itu bisa dipakai buat bangun jalan, irigasi, ruang sekolah, layanan kesehatan, dan banyak lagi,” jelasnya.
Dengan pendekatan digital dan transparansi langsung kepada masyarakat, Dedi berharap masyarakat bisa lebih memahami kerja nyata pemerintah tanpa harus melalui biaya publikasi yang tinggi. (Fadel Muhammad)
Editor : Meitika Candra Lantiva