Komisi III DPR Minta Win-Win Solution untuk Kasus Perundungan Pemalang

RADAR JOGJA - Kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, yang merenggut nyawa siswa SD menyita perhatian Komisi III DPR RI. Penanganannya diminta tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga menjamin keadilan bagi korban dan pembinaan bagi pelaku yang masih anak-anak.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan belasungkawa kepada korban dan keluarga, namun menegaskan masa depan anak yang menjadi pelaku juga harus diperhatikan.

“Yang pertama, kami terus terang menyampaikan rasa belasungkawa, duka cita yang dalam bagi korban dan keluarga. Tetapi juga kita melihat bahwa pelaku juga masih anak-anak. Dia juga harus kita bina untuk masa depan yang lebih cerah,” ujar Soedeson saat reses di Mapolda Jateng, Semarang, Selasa (13/10/2026).

Legislator Golkar itu menilai penanganan perkara anak menjadi tantangan bagi seluruh unsur penegak hukum. Menurutnya, prinsip Pancawangsa harus berjalan.

“Hukum itu di samping menghukum juga mendidik, mengembalikan dia ke tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah persoalan tugas yang berat bagi kita semua. Pancawangsa, ya. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga lembaga pemasyarakatan. Ini bekerja sama,” katanya.

Ia menambahkan DPR akan mengawasi agar hukuman tidak berorientasi pembalasan semata.

“Sehingga hukuman yang akan diberikan kepada anak ini bukan untuk pembalasan, tapi bagaimana membimbing dia kepada masa depan yang lebih cerah,” tuturnya.

Sementara anggota Komisi III lainnya, Abdullah dari Fraksi PKB, menekankan pentingnya win-win solution. Status anak sebagai pelaku harus jadi pertimbangan tanpa mengabaikan dampak serius bagi korban.

“Bagaimana win-win solution-nya agar hukumannya itu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak? Ini kan pelakunya kan anak juga,” ujar Abdullah.