Berantas Mafia Pangan, Mentan Amran Dapat Dukungan Komnas HAM dan PPM LVRI

JAKARTA – Langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberantas mafia pangan mendapat dukungan dari berbagai elemen. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya tata kelola pertanian dalam menjamin hak atas pangan masyarakat, sementara Pemuda Panca Marga (PPM) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menyatakan siap ikut mengawal pemberantasan praktik-praktik yang merugikan petani dan konsumen.

Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi Mentan Amran dengan Komnas HAM dan PPM LVRI di kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (27/8). Pertemuan dengan kedua lembaga tersebut memiliki titik temu yang sama, yakni pentingnya menjaga sektor pangan dari praktik yang merugikan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pertanian nasional.

Mentan Amran tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan petani maupun masyarakat. Menurutnya, pemberantasan mafia pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga pangan sebagai kebutuhan dasar rakyat. “Saya minta tolong, mafia-mafia ini saya bereskan. Saya sudah umumkan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan pangan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan memiliki rantai yang panjang, mulai dari produksi, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. “Bantu saya berantas mafia pangan. Demi bangsa ini,” pinta Amran.

Karena itu, Kementan membuka kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pangan. Bersama Komnas HAM, misalnya, Kementan mendorong sinergisitas agar kebijakan pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga semakin menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat. “Pertama tadi adalah Komnas HAM. Kita kolaborasi, apa saja isu-isu yang bisa kita kolaborasikan. Kolaborasi untuk tumbuh bersama, saling menyempurnakan,” ujar Amran.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pangan memiliki keterkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Konstitusi menempatkan HAM sebagai prinsip dasar yang harus dijalankan negara sehingga pemerintah berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Termasuk hak atas pangan serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Selama ini konstitusi menempatkan HAM sebagai prinsip dasar yang harus dijalankan negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan HAM. Penilaian HAM ini menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana kebijakan kementerian telah comply terhadap pemenuhan hak atas pangan,” katanya.

Menurut Anis, posisi strategis sektor pertanian membuat penguatan tata kelola menjadi penting. Kebijakan dan program pembangunan pertanian perlu memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara adil sekaligus mendapatkan akses terhadap pangan yang memadai.

Kolaborasi Kementan dan Komnas HAM tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor pertanian yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Sinergi ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan kebijakan pembangunan pertanian berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Dukungan terhadap ketegasan Mentan Amran dalam memberantas mafia pangan juga datang dari PPM LVRI. Ketua PPM LVRI Berto Izaak Doko menilai praktik mafia pangan harus ditempatkan sebagai musuh bersama karena dampaknya tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan petani, konsumen, dan ketahanan pangan nasional.