Kepala Dinas Diminta Tancap Gas, Mentan Amran: Cetak Sawah dan Program Strategis Tak Boleh Kendur

Ia menegaskan, momentum swasembada pangan yang telah diraih tidak boleh kendur dan harus dijaga secara berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama jajaran Eselon I dan II serta Kepala Dinas se-Indonesia, Mentan Amran secara langsung menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan swasembada pangan.

Ia juga mengevaluasi progres cetak sawah per provinsi dan meminta seluruh daerah melaporkan progres signifikan hingga akhir Maret 2026. Mentan Amran menegaskan bahwa daerah yang tidak menunjukkan keseriusan akan dievaluasi, bahkan anggarannya dapat dialihkan.

“Bapak-Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bapak-Ibu adalah pahlawan pangan yang membuat bangsa Indonesia terangkat di tingkat nasional dan global. Indonesia terhormat karena mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ke depan kita akselerasi. Yang tidak serius, kabupaten yang tidak serius, tolong nolkan anggarannya, Menteri yang tanggung jawab. Sampaikan Menteri yang tanggung jawab,” kata Mentan Amran dalam Rakornas yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia menekankan bahwa cetak sawah merupakan fondasi keberlanjutan swasembada. Tahun lalu cetak sawah mencapai sekitar 200 ribu hektare dan tahun ini ditargetkan 250 ribu hektare.

Jika dikombinasikan dengan program optimalisasi lahan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir, menurutnya, swasembada pangan dapat berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan.

“Ini yang membuat sistem nanti. Ini yang membuat berkelanjutan swasembada kita,” ujarnya.

Mentan Amran juga memaparkan tren peningkatan produksi dan serapan beras. Berdasarkan data yang dipantau harian, pengadaan beras pada Januari meningkat tajam sebesar 78 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Ia menyebut, jika tren kenaikan tersebut konstan dalam tiga bulan ke depan, stok nasional berpotensi mencapai sekitar 6 juta ton

“Kalau tren ini bertahan tiga bulan saja ke depan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran lengah. Evaluasi besar akan dilakukan setelah Lebaran Idulfitri, termasuk kemungkinan pergeseran anggaran secara besar-besaran pada April 2026.

“Kita evaluasi nanti setelah Lebaran. April kita evaluasi, pergeseran anggaran kita lakukan besar-besaran. (Daerah) yang tidak serius, langsung kita pindahkan (anggaran dan programnya). Yang rajin, kita tambahkan. Kita mau negara ini berproduksi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran pertanian yang mencapai puluhan triliun rupiah merupakan amanah rakyat yang harus diwujudkan menjadi produksi nyata.

Oleh karena itu, bantuan akan diprioritaskan kepada daerah yang progresnya baik, sementara daerah dengan capaian rendah akan ditahan sementara hingga menunjukkan perbaikan.

“Tolong seluruh Dirjen, daerah yang capaiannya rendah, alihkan ke yang rajin. Jadi Kabupaten dan Provinsi yang tidak serius, anggarannya tarik, pindahkan ke Provinsi lain, Kabupaten lain,” jelasnya.

Mentan Amran menekankan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan kepada daerah agar tidak terbebani target yang tidak mampu direalisasikan.

“Bentuk cinta saya, kalau Anda tidak sanggup, saya pindahkan anggarannya. Daripada nanti tidak berjalan optimal di kemudian hari,” pungkasnya.

Selain komoditas padi, Mentan Amran juga menegaskan fokus pemerintah pada percepatan swasembada kedelai dan bawang putih sesuai arahan Presiden, serta penguatan hilirisasi komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, kelapa, lada, dan lainnya.

Dengan langkah percepatan yang terukur, disiplin realisasi anggaran, serta sinergi pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis momentum swasembada pangan dapat terus diperkuat.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.