PAPUA — Papua menegaskan posisi strategisnya dalam peta jalan swasembada energi nasional melalui besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan dan bioenergi berbasis komoditas lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong guna mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ucapnya.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Prabowo.
Integrasi bioenergi dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi fiskal negara.
“Kalau kita bisa menanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tegasnya.
Prabowo turut menyoroti beban impor energi yang masih tinggi, dengan nilai impor BBM mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun, sehingga pengurangan ketergantungan impor akan membuka ruang fiskal yang lebih luas.
Arah strategis tersebut diperkuat oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Ia menyatakan Presiden telah memerintahkan penyusunan strategi komprehensif pengurangan impor BBM.
“Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga penguatan kemandirian energi, dan yang keempat adalah swasembada,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan ketahanan energi nasional yang saat ini sekitar 21 hari ditargetkan meningkat hingga tiga bulan melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari putra asli Papua, Yance Mote, yang menilai arah pembangunan energi sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Yance menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat agar terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
