Program PLTS Satu Megawatt per Desa, Presiden Prabowo Gelar Rapat Khusus dengan Menteri ESDM

Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas percepatan realisasi program energi baru terbarukan (EBT), terutama proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt.

Dilansir dari Setneg.go.id, Presiden memberikan arahan detail mengenai implementasi program tersebut karena inisiatif ini merupakan salah satu gagasan besar yang harus segera diwujudkan.

“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” ujar Bahlil kepada wartawan usai pertemuan, pada Rabu (26/11).

Ia menuturkan, pembahasan teknis terkait pelaksanaan dan mekanisme pembiayaan kini hampir rampung.

Pemerintah berharap program PLTS skala desa ini dapat segera dimulai sebagai bagian dari agenda besar transformasi energi nasional.

“Alhamdulillah pembahasan sudah mendekati final. Saat ini kami tinggal mematangkan skema terutama yang berkaitan dengan pendanaan,” lanjutnya.

Program PLTS satu megawatt per desa diharapkan mampu menghadirkan akses listrik yang bersih, murah, dan andal bagi masyarakat, khusunya di wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada sumber energi konvensional.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, program ini juga menjadi fondasi penting dalam mempercepat perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas perkembangan terbaru di Bandara Morowali.

Pemerintah melalui satuan tugas khusus telah mengirim tim untuk mengusut tuntas dugaan kegiatan pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

“Kami masih menunggu laporan lengkap dari tim. Tetapi saya tegaskan, siapa pun yang melakukan pelanggaran, baik menambang di luar wilayah izin, di area yang memiliki potensi mineral tanpa izin, atau terlibat aktivitas tambang ilegal lainnya, tetap akan diproses sesuai ketentuannya,” tegasnya.

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar penegakan hukum dalam sektor pertambangan dilakukan tanpa kompromi. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang merugikan negara maupun lingkungan.

Pertemuan tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi energi bersih sekaligus memperbaiki tata kelola sektor pertambangan.

Melalui langkah yang lebih terarah, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan energi masa depan berjalan berdampingan dengan penegakan hukum yang kuat, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Penulis: Alif Rizki Wahyu N K