
RADAR JOGJA - Pulau Padar, salah satu permata di Taman Nasional Komodo, tengah menghadapi ancaman serius.
PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) berencana membangun ratusan fasilitas wisata di kawasan utara pulau tersebut.
Rencana ini memicu gelombang kritik dari masyarakat lokal dan aktivis lingkungan.
Warganet pun ramai-ramai menyuarakan penolakan melalui tagar #SavePulauPadar.
Rencana pembangunan tersebut tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang disusun oleh Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dokumen ini dipaparkan dalam forum konsultasi publik di GMCC Golo Mori pada 23 Juli 2025.
Berdasarkan dokumen itu, pembangunan direncanakan mencakup lahan seluas 247,13 hektare, sekitar 20 persen dari total luas Pulau Padar.
Proyek tersebut meliputi pembangunan 619 unit fasilitas wisata dan enam dermaga.

Yang menjadi sorotan, sebagian area yang akan dibangun berada di habitat alami komodo, satwa endemik asli Indonesia yang terancam punah.
Padahal, lembah savana dan hutan bakau yang menjadi rumah komodo justru berpotensi terganggu akibat pembangunan masif.
Ini menimbulkan risiko serius terhadap pergerakan satwa serta fragmentasi ekosistem di kawasan konservasi yang rentan.
Mengutip Kaltimpost.id, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga, menegaskan bahwa pembangunan di Pulau Padar harus tunduk pada regulasi konservasi yang ketat karena statusnya sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO.
“Jika proyek ini merusak habitat atau mengurangi daya tarik wisata, maka bukan hanya citra, tetapi juga keberlanjutan kawasan ini yang terancam,” ujarnya.
Dalam artikelnya di Floresa.co, peneliti dan warga adat Flores, Cypri Jehan Paju Dale, menyoroti persoalan yang lebih luas: mulai dari kejahatan agraria, manipulasi zonasi konservasi, rendahnya kesadaran ekologis dalam birokrasi, hingga praktik monopoli bisnis yang serakah dan merusak citra pariwisata berkelanjutan.
Ia menyebut proyek ini sebagai bentuk “pembangunan ugal-ugalan” dan menyerukan perlawanan dari masyarakat adat, pelaku pariwisata, komunitas sipil, hingga UNESCO.
Kepala BTNK kembali menegaskan bahwa pemaparan Amdal oleh tim IPB memang merupakan bagian dari prosedur pembangunan yang sedang direncanakan oleh PT KWE.
Namun, pro dan kontra soal dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan konservasi terus mengemuka.
Pulau Padar bukan sekadar destinasi indah untuk wisatawan.
Ia adalah rumah bagi makhluk langka, ekosistem unik, dan warisan dunia yang tak tergantikan.
Kini, pertanyaannya adalah: siapa yang benar-benar diuntungkan dari rencana pembangunan resort mewah di kawasan konservasi ini? (Jihan Pertiwi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




