Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU: Revisi UU Pemilu Harus Berdasarkan Refleksi Pengalaman

M
Photo
Photo

RADAR JOGJA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia.


Advertisement

Afifuddin menambahkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya sangat penting untuk memastikan bahwa revisi undang-undang tersebut dapat mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam UU Pemilu, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Keputusan ini membuka peluang bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Advertisement

Namun, hingga kini, pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Badan Legislasi DPR bahkan tidak memasukkan RUU Pemilu dan Pilkada dalam daftar RUU yang akan diselesaikan di masa sidang ke-11 tahun sidang 2024-2025.

Afifuddin berharap agar revisi undang-undang tersebut dapat segera dibahas dan diselesaikan, mengingat pentingnya pembaruan regulasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa depan.

Advertisement

Selain itu, isu-isu seperti rendahnya partisipasi pemilih dan tingginya biaya politik juga menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh, menyatakan bahwa rendahnya minat masyarakat untuk memilih disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sosok calon yang kurang diharapkan dan kelelahan politik akibat jadwal pemilu dan pilkada yang berdekatan.

Dengan demikian, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemilu dan pilkada di Indonesia, agar lebih demokratis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Anicetus Awur)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

KPU Kabupaten Magelang Catat 9.308 Pemilih Baru, Total DPT Berkelanjutan 1,04 Juta Orang

KPU Kabupaten Magelang Catat 9.308 Pemilih Baru, Total DPT Berkelanjutan 1,04 Juta Orang

KPU Kabupaten Magelang Catat 9.308 Pemilih Baru, Total DPT Berkelanjutan 1,04 Juta Orang

KPU Kabupaten Magelang Tak Nganggur usai Pemilu, Layani Ratusan Permohonan Layanan Sepanjang 2026,

KPU Kabupaten Magelang Tak Nganggur usai Pemilu, Layani Ratusan Permohonan Layanan Sepanjang 2026,

Evaluasi Layanan Publik, KPU Kabupaten Magelang Gelar Forum Konsultasi Bersama Stakeholder KPU Kabupaten Magelang Catat Ratusan Permohonan Layanan Sepanjang 2026, Data Pemilih Paling Dominan Tingkatkan Kualitas Pelayan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer