Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontroversi Program Barak Militer Dedi Mulyadi yang Berujung Dilaporkan ke Komnas HAM

M
Adhel Setiawan (kiri), wali murid yang berani kritik dan laporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan) ke Komnas HAM atas program siswa nakal masuk barak militer, Jumat (9/5/2025).
Adhel Setiawan (kiri), wali murid yang berani kritik dan laporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan) ke Komnas HAM atas program siswa nakal masuk barak militer, Jumat (9/5/2025).


RADAR JOGJA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menjadi sorotan publik setelah menginisiasi program kontroversial yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter.


Advertisement

Program yang dimulai pada 2 Mei 2025 ini bekerja sama dengan TNI dan Polri, bertujuan untuk mendidik siswa di wilayah rawan agar memiliki mental dan disiplin yang lebih baik.

Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa.

Mereka menilai bahwa program tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama karena melibatkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan militer yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka.

Advertisement

Salah satu orang tua bahkan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa kebijakan yang meminta siswa mengikuti pendidikan militer sebagai bentuk hukuman jelas keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Menurutnya, pendidikan karakter seharusnya tidak melibatkan unsur-unsur militer, apalagi jika dijadikan sebagai sanksi bagi siswa yang bermasalah.

Advertisement

Dedi Mulyadi sendiri mengaku terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak.

Ia menyatakan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memberikan alternatif pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap bermasalah, bukan untuk menghukum.

Ia juga menekankan bahwa program ini bersifat sukarela dan tidak memaksa siswa untuk mengikuti.

Meskipun demikian, kontroversi ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kedepannya, diharapkan ada dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak melanggar hak-hak individu. (Anicetus Awur)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Persib Bandung Terima Bonus Fantastis dari Gubernur Jawa Barat Setelah Hattrick Juara, Dedi Mulyadi: Bukan dari APBD

Persib Bandung Terima Bonus Fantastis dari Gubernur Jawa Barat Setelah Hattrick Juara, Dedi Mulyadi: Bukan dari APBD

ubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyerahkan bonus senilai Rp 1 Milyar rupiah untuk Persib Bandung setelah menjadi juara BRI Super League 2025/26 atau untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Derbi Madrid Sisakan Kontroversi, Komite Wasit Spanyol: Lee Kang-In Harusnya Kartu Merah

Derbi Madrid Sisakan Kontroversi, Komite Wasit Spanyol: Lee Kang-In Harusnya Kartu Merah

Kontroversi keputusan wasit dalam Derby Madrid antara Atletico Madrid dan Real Madrid terus bergulir. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah pelanggaran Lee Kang-in terhadap Federico Valverde.

Menuai Kritik, France Football Coret 5 Nama Besar dari Ronaldo hingga Pedri dari Ballon d’Or 2026

Menuai Kritik, France Football Coret 5 Nama Besar dari Ronaldo hingga Pedri dari Ballon d’Or 2026

Pengumuman daftar 30 nominasi Ballon d’Or 2026 oleh France Football kembali memicu perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Di tengah masuknya nama-nama besar yang tampil cemerlang sepanjang musim.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer