PWNU DIY Tunggu Sidang Isbat, Prediksi Lebaran Bareng Muhammadiyah

JOGJA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) akan menunggu sidang isbat di Kementerian Agama dalam penentuan satu Syawal 1445 Hijriah. Meski begitu, diprediksinya Lebaran 2024 akan jatuh pada Rabu 10 April 2024. Itu artinya perayaan Idul Fitri akan bersamaan dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan sebelumnya.
Ketua Tanfidhiyah PWNU DIJ Zuhdi Muhdlor saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Meski tetap menunggu hasil dari pengamatan rukyatul hilal. Menurutnya, kemungkinan besar Lebaran 2024 akan bareng dengan yang sudah ditetapkan Muhammadiyah.
"Nunggu dulu tetapi nampaknya barenga Rabu karena ketinggian hilal sudah cukup tinggi sehingga secara teori sudah bisa dirukyat," katanya, Senin (8/4). Dia menuturkan, salat id di PWNU DIJ dilaksanakan di masjidnya masing-masing. Kondisi itu tidak perlu membutuhkan persiapan lagi karena tempatnya sudah tersedia.
Tetapi, mungkin ada penataan terhadap masjid untuk antisipasi membeludaknya jamaah. Sehingga banyaknya jamaah bisa difasilitasi seluruhnya. Momen Idul Fitri harus menjadi prosesi saling memaafkan antar umat.
Zuhdi menilai, saling memaafkan lebih baik daripada saling memendam hasut dengki iri karena itu penyakit hati. Lebaran harus jadi momen memaafkan baik terkait hubungan sesama manusia. Selain itu, umat Islam baginya dirasa penting untuk tetap menjaga nilai-nilai Ramadan.
"Jadi amal-amal perbuatan karena di bulan Ramadan mampu mempengaruhi umat Islam untuk meningkatkan ibadahnya lebih baik lagi meningkatkan kepedulian sosial," tuturnya. Itu tercermin dalam ringan bersedekah dan mudah berbuat kebaikan antar sesama. Nilai-nilai ini harus tetap dipertahankan meski Ramadan sudah usai.
Giat umat Islam terhadap peribadatan tetap tinggi meski Ramadan selesai. Selain itu, Zuhdi menambahkan, terkait momen Idul Fitri kali ini bertepatan pasca pilpres menghimbau untuk urusan itu selesai sampai di MK saja. Jangan sampai pertentangannya berkelanjutan di luar MK.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Tol Jakarta-Cikampek, 13 Orang Tewas dalam Kebakaran Mobil Gran Max
Menurutnya, di kalanganya ada kaidah bahwa keputusan penguasa atau hakim itu menghilangkan kontroversi. Oleh karena itu, ketika hakim sudah memutuskan berarti usai dan bisa diterima. "Jadi cukup lah di MK saja jangan dibawa ke luar gedung MK nanti malah menimbulkan masalah daripada maslahat," ujarnya. (rul)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

