Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hotel Swiss Bell Terancam Dibongkar

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell Jogja lolos dari evaluasi tim yang dibentuk Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi. Kini perkara dugaan pemanfaatan tanah negara untuk bangunan hotel di Jalan Jenderal Soedirman 69 justru itu telah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta.

Salah satu materi gugatannya menuntut Pj Wali Kota Sumadi mencabut surat sakti nomor X.590/095 yang dikeluarkan Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) pada 3 Desember 2015. Surat sakti HS itu diketahui menjadi dasar penerbitan IMB Hotel Swiss Bell yang sebagian bangunannya menyerobot tanah negara seluas 2.33 x 50.6 meter persegi. Selanjutnya, memerintahkan Satpol PP Kota Jogja melakukan pembongkaran.

“Upaya administratif yang ditempuh klien kami tidak mendapatkan tanggapan dari Pemkot Jogja sehingga memutuskan mengajukan gugatan,” ujar Advokat Laode Muhammad Rafi’Ud Darajat SH di PTUN Jogjakarta, Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, kemarin (28/3).

Gugatan perkara perizinan Hotel Swiss Bell diajukan seorang warga bernama M. Santosa. Dia menunjuk Laode dan bersama sejumlah rekannya sebagai kuasa hukum. Mereka tergabung dalam Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat.

Laode menjelaskan, upaya administratif dilakukan dengan menyurati Pj wali kota, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) yang sebelumnya bernama Dinas Perizinan Kota Jogja dan kepala Satpol PP Kota Jogja.

Menyikapi upaya administatif itu, Pj wali kota, kepala Dinas PMPTSP dan kepala Satpol PP Kota tidak ada satu pun yang memberikan jawaban. Dalam gugatan yang teregister di perkara nomor 7/G/2023/PTUN.YK tertanggal 16 Maret 2023, Pj wali kota menjadi tergugat satu. Sedangkan kepala Dinas PMPTSP dan kepala Satpol PP Kota Jogja masing-masing sebagai tergugat kedua dan tergugat tiga.

Setelah didaftarkan, proses hukum berjalan dengan diadakannya dua kali dismissal oleh hakim. Dismissal merupakan proses penyaringan terhadap gugatan yang masuk ke PTUN. Ada dua kali sidang dismissal yang dipimpin langsung Ketua PTUN Jogja Agus Budi Susilo pada Jumat (24/3) dan Senin (27/3). Semua unsur gugatan dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian, persidangan dapat dilanjutkan. “Kami menunggu jadwal sidang selanjutnya,” tambahnya.

Laode mengungkapkan, latar belakang gugatan dipicu adanya kejadian terjaringnya HS dan Kepala Dinas PMPTSP Nurwidi Hartana dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait suap menyuap/gratifikasi perizinan hotel pada 3 Juni 2022.

Setelah adanya OTT KPK itu, pihaknya mengadakan investigasi dan pengumpulan data. Hasilnya ditemukan fakta adanya indikasi tanah negara yang diserobot untuk bangunan hotel. Dulunya tanah negara merupakan jalan kecil (gang) menuju SMP Negeri 8 Jogja.

“Jalan itu fasilitas publik, bukan dipakai untuk fasilitas hotel,” katanya didampingi rekannya Awang Gatra Padmanaba SH.
Mengutip keterangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jogjakarta terungkap tiga materi gugatan. Pertama, soal surat sakti HS nomor X.590/095 tertanggal 3 Desember 2015. Dengan surat sakti itu diketahui HS memberikan izin pemanfaatan tanah negara untuk sebagian bangunan Hotel Swiss Bell.

Izin diberikan kepada Direktur PT Matratama Graha Mulia Tjin Tjong Giong. Ini terjadi usai HS menerima surat dari Tjong Giong yang meminta maaf telah menggunakan tanah negara seluas 2.33 x 50.6 meter persegi. Gara-gara itu, dinas perizinan menolak menerbitkan IMB.

Tjiong Giong lantas curhat ke HS dengan mengirimkan surat berisi permohonan maaf dan mohon kebijaksanaan. Surat dikirimkan Tjiong Giong pada 2 November 2015. Pengusaha tembakau asal Temanggung, Jawa Tengah, itu mengakui telah melakukan pelanggaran karena menggunakan tanah negara.
Saat IMB belum terbit, bangunan hotel telah rampung 95 persen. Tjiong beralasan membutuhkan biaya besar untuk membongkarnya. Dia meminta izin tetap dapat menggunakan tanah negara tersebut.

Surat sakti HS itu terbukti ampuh. Meski awalnya menolak menerbitkan IMB, Dinas Perizinan Kota Jogja belakangan berubah sikap. IMB dengan nomor 0081/GK/2016 087/01 tanggal 9 Februari 2016 akhirnya ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Hery Karyawan. Dasar penerbitan IMB tertulis setelah memperhatikan surat sakti HS.

Pj wali kota selaku tergugat satu dituntut mencabut surat sakti HS sekaligus memerintahkan kepala dinas perizinan (sekarang bernama Dinas PMPTSP) sebagai tergugat dua mencabut IMB 0081/GK/2016 087/01 tanggal 9 Februari 2016. Selain itu, memerintahkan tergugat tiga kepala Satpol PP Kota Jogja melakukan tindakan pembongkaran bangunan Hotel Swiss Bell.

Di hubungi terpisah, Sumadi mengatakan, sepengetahuannya gugatan masih dalam tahap dismissal. Dia mengaku belum menerima laporan terkait hasil dismissal. Meski demikian, bila dalam perkembangannya gugatan berlanjut ke persidangan, ia tidak ada masalah. “Kami siap mengikuti sesuai hukum acara,” tegas birokrat yang pernah menjadi kepala Biro Hukum Setprov DIJ ini.

Menghadapi gugatan itu, Sumadi menunjuk Saverius Vanny Noviandri SH dari Bagian Hukum Setda Kota Jogja sebagai kuasa. Noviandri sehari-hari menjabat analis hukum ahli muda, sub koordinator kelompok substansi bantuan hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Jogja. (kus/laz)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Volantis Hackathon Digelar di The Alana Jogja Sabtu Ini, Developer Bakal Jajal Volantis OS

Volantis Hackathon Digelar di The Alana Jogja Sabtu Ini, Developer Bakal Jajal Volantis OS

Volantis Hackathon Digelar di The Alana Jogja Sabtu Ini, Developer Bakal Jajal Volantis OS

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Yogyakarta Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp 510 Juta

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Yogyakarta Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp 510 Juta

Terdakwa Anita Palupy Indahsari menjalani sidang putusan kasus penganiayaan terhadap anak di Daycare Little Aresha pada Kamis (19/11/2026) di Pengadilan Negeri Jogja. Sosok tersebut sebagai kepala sekolah.

Jogja Bike Rendezvous  2026 Targetkan 5.000 Bikers, Gerakkan Pariwisata dan UMKM Jogja

Jogja Bike Rendezvous  2026 Targetkan 5.000 Bikers, Gerakkan Pariwisata dan UMKM Jogja

Para pecinta motor dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan berumpul dalam momentum Jogja Bike Rendezvous (JBR) 2026. Agenda ini bakal menghadirkan ribuan pencinta sepeda motor dari berbagai daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer