Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Melalui tema “Hijaukan Bumi, Birukan Langit”, peringatan ke-40 Hari Bakti Rimbawan diharapkan meneguhkan arah dan cara pandang seluruh Rimbawan untuk terus menggali atau me-recall memori yang senantiasa ada tentang peran hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan yang perlu senantiasa dijaga dan dirawat bersama. Begitu pula peran atmosfer dan udara sebagai bagian di dalamnya yang harus dijaga untuk tetap bersih dan terefleksi dalam langit yang biru.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta seluruh Rimbawan Indonesia melihat dan menyadari kondisi-kondisi yang sudah berkembang saat ini untuk dilihat sebagai tantangan besar untuk selalu menjaga setiap tapak hutan yang ada di Bumi Indonesia ini, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.
"Ingat selalu pesan saya untuk Rimbawan Indonesia melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setiap jengkal tanah air, setiap kawasan berciri hutan harus dalam lindungan kita, dalam lindungan negara," tegasnya.
Sejumlah tindakan korektif (corrective actions) dalam kurun waktu 2014 hingga sekarang telah dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Kerja-kerja Rimbawan khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan sangat mendasar, perubahan secara paradigmatik.
Pertama, tentang keberpihakan pada masyarakat, small holders, dalam hal akses kelola hutan, termasuk masyarakat adat terutama melalui agenda Perhutanan Sosial. Ini penting, dari kondisi akses kelola oleh masyarakat hanya 2-4 % pada sebelum akhir tahun 2014 hingga saat ini telah mencapai 18-20% dari yang seharusnya secara ideal akan mencapai 30%.
Kedua, perubahan orientasi pengelolan hutan dari timber management (berbasis kayu) menjadi forest landscape management (berbasis pengelolaan lanskap/bentang alam) yang berorientasi pada sustainable forest management (pengelolaan hutan yang berkelanjutan).
Ketiga, solusi permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahunnya melalui solusi permanen penanggulangan karhutla seperti yang diinstruksikan Yth. Bapak Presiden RI, Joko Widodo.
Keempat, perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui pembangunan persemaian skala besar, rehabilitasi hutan dan lahan, tata kelola gambut, replikasi ekosistem, rehabilitasi mangrove, serta perlindungan sumberdaya air, dan upaya pemulihan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pemulihan lahan kritis. Akan dikembangkan Monitoring Monitoring, Reporting and Measurement (MRV) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), untuk memastikan setiap bibit yang ditanam ter-georeferensi secara spasial, dan dapat dipantau dengan citra satelit.
Kelima, dalam penanganan konservasi yang menegaskan bahwa hidupan liar (wildlife) belong to the state , dan kelola wildlife terkait spesies dan lanskapnya sebagai satu kesatuan. Menata fragmentasi habitat menjadi orientasi kerja, juga penataan kemitraan bersama masyarakat.
Keenam, circular economy dari pengendalian sampah, serta pengendalian limbah. Keberadaan Bank Sampah tidak hanya mendorong masyarakat lebih peduli terhadap sampah, tetapi juga dapat menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan, dan kesempatan kerja. Indonesia akan menuju emisi net zero yang diwujudkan melalui berbagai aksi mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif. Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah dikelola dengan metode lahan urug saniter dan pemanfaatan gas metan pada tahun 2050.
Ketujuh, law enforcement, penegakan hukum dengan pencegahan melalui patrol-patroli operasi pengamanan kawasan, dan juga melakukan penegakkan hukum yang dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban, baik itu lingkungan hidup, masyarakat, dan negara. Penegakan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif menjadi sangat penting karena penegakan hukum tidak cukup menghukum pelaku, melainkan harus dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh para korban, baik lingkungan harus dipulihkan, kerugian masyarakat harus dipulihkan, dan kerugian negara juga harus dipulihkan.
Kedelapan, penanganan kerjasama teknik luar negeri, dengan mempertimbangkan konvensi internasional yang selaras dengan spirit UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan prinsip keadilan dan perdamaian yang abadi. KLHK berperan aktif pada berbagai konvensi diantaranya UNFCCC, UNCBD, UNCDD, CITES, Ramsar, Basa Convention, dll. Indonesia berada di posisi puncak upaya pengendalian perubahan iklim dengan instrumen diplomasi iklim, yaitu Indonesias FoLU Netsink 2030.
Kesembilan, perubahan paradigmatik dalam pengembangan sistematika kerja bikrokrasi dengan dukungan tata laksana, budaya organisasi dan sistem digital.
"Mari terus kita lakukan konsolidasi Rimbawan Indonesia dari berbagai elemen fungsi di masyarakat, kita terus mengambil langkah aksi nyata pengendalian iklim Indonesia untuk bumi yang lebih baik," tutur Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya pada saat memimpin Upacara Hari Bakti Rimbawan Ke-40 Tahun 2023 di Plaza Ir. Soedjono Soerjo Gedung KLHK Manggala Wana Bakti Jakarta, Kamis (16/3).
“Niatkan bahwa tugas mulia yang kita lakukan adalah bentuk ibadah, dan yakinlah bahwa setiap peluh keringat, tetesan darah, akan mendapat balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong saat memimpin renungan suci di Tugu Pahlawan Rimbawan, Kampus Badan Standardisasi dan Instrumen KLHK di Bogor, Rabu (15/3). (*/iwa/Dwi)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

