Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jokowi Dorong Percepatan Penetapan UU PPRT

E
Penulis: Editor News❯
SAHKAN : Presiden Jokowi dorong agar penetapan UU PPRT dipercepat. (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
SAHKAN : Presiden Jokowi dorong agar penetapan UU PPRT dipercepat. (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
RADAR JOGJA - Pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong agar penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dipercepat.

"Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," jelasnya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1).

Menurutnya hingga saat ini hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) juga belum disahkan.

"RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR," katanya.

Jokowi berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PRT. Tercatat saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai 4 juta jiwa di Indonesia. Dia menilai, para PRT rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan bahwa saat ini payung hukum terkait PRT baru berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015.

"Kami memandang bahwa peraturan yang lebih tinggi di atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu diperlukan dan sudah saatnya memang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini diangkat lebih tinggi menjadi undang-undang," ujar Ida.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan bahwa RUU PPRT selain sebagai bentuk pengakuan terhadap PRT, juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, upah dan sebagainya.

"Disini akan menjadi amat penting kalau kita melihat Rancangan Undang-Undang PPRT ini, tidak hanya kita berfokus memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga saja, (tetapi) bagaimana juga pengaturan terkait dengan pemberi kerja, majikan, demikian juga terkait dengan penyalur dari pekerja ini," katanya. (Dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Foto Gibran Belum Berani Dicopot, Pemkab Kebumen Tak Ada Anggaran Ganti Foto

Foto Gibran Belum Berani Dicopot, Pemkab Kebumen Tak Ada Anggaran Ganti Foto

Asisten Administrasi Sekda Kebumen Moh Arifin. (M Hafied/Radar Jogja)Foto Gibran Belum Berani Dicopot, Pemkab Kebumen Tak Ada Anggaran Ganti Foto

Foto Gibran di Ruang Rapur DPRD Kota Jogja Dicopot, Fraksi Nasdem Dorong Instansi Lain Menyesuaikan

Foto Gibran di Ruang Rapur DPRD Kota Jogja Dicopot, Fraksi Nasdem Dorong Instansi Lain Menyesuaikan

Suasana rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (16/11) mendadak heboh. Anggota dewan menurunkan foto mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca-resmi pengunduran diri.

Jokowi Sambangi Korban Gempa di Pulau Palue, Bermalam di Tenda Pengungsian

Jokowi Sambangi Korban Gempa di Pulau Palue, Bermalam di Tenda Pengungsian

Joko Widodo mengunjungi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (16/9). Dalam kunjungan tersebut, Jokowi tidak hanya melihat kondisi warga dan kerusakan akibat gempa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer