Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdukcapil Tak Berwenang Cegah Kepindahan

E
Penulis: Editor Content❯
BERI KETERANGAN: Kepala Didukcapil Kota Jogja Septi Sri Rejeki (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan. SITI FATIMAH/RADAR JOGJA 
BERI KETERANGAN: Kepala Didukcapil Kota Jogja Septi Sri Rejeki (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan. SITI FATIMAH/RADAR JOGJA 
RADAR JOGJA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak berwenang menghentikan pencatatan famili lain dalam kartu keluarga (KK). Kendati ini kerap jadi permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kepala Didukcapil Kota Jogja Septi Sri Rejeki menyebut, dinasnya kerap jadi pihak yang dipersalahkan. Ada pandangan, bahwa perpindahan masyarakat ke Kota Pelajar mudah. Padahal, Disdukcapil telah mencegat perpindahan itu lewat syarat yang harus dilampirkan. "Jadi kami sebenarnya sudah mengendalikan di sana," tegas Septi kepada Radar Jogja ditemui di kantornya kemarin (9/8).

Septi merinci, syarat itu ada dua macam. Pertama, adalah surat keterangan kepindahan warga negara Indonesia (SKPWNI). Syarat kedua adalah melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat yang ditandatangani pemilik rumah bila menumpang KK. "Kalau tidak lengkap, tidak akan kami proses. Tapi kalau lengkap, kami harus segera memprosesnya," ucapnya.

Ditegaskan, Disdukcapil tidak diperkenankan menolak permohonan perpindahan. Jika syarat perpindahan sudah lengkap. Sebab dipahami, status famili lain dan lainnya mengakomodasi pencatatan warga. "Bisa saja mereka di sini kerja atau anak kos," sebutnya.

Dipahami pula oleh Septi, selain itu menimbulkan permasalahan saat PPDB. Mengingat pula, susahnya pengawasan kesesuaian perpindahan. "Karena rata-rata menumpang. Anaknya temannya, tangga di sana, karena hanya mengejar sekolah unggulan," lontarnya.

Ditekankan, padahal sekolah saat ini tidak ada yang unggulan. Semua sskolah kini mendapat perlakukan sama dan pemerataan. "Lihat saja, sekolah yang dulu tidak diunggulkan, sekarang siswanya banyak yang masuk universitas ternama," ujarnya.

Septi turut menyelipkan pesan untuk mewaspadai penandatanganan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat. Jika tidak cermat, justru pemilik rumah dapat terseret kasus pidana atau perdata. "Saya kemarin saya tolak. Saya sendiri mengalami, dimintai tolong untuk menumpang. Tapi saat menilik latar belakang orang tua si anak, kok aku malah ngeri dioyak-oyak DC," gelakknya.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja pun pernah mengulik dugaan kecurangan dalam proses PPDB tahun ajaran 2022/2023. Khususnya di sekolah-sekolah favorit. Kecurangan itu berupa 'nebeng' dalam status hubungan keluarga pada KK atau C1 yakni famili lain."Dimungkinkannya status famili lain untuk mendaftar sekolah melalui jalur zonasi wilayah bisa menjadi pintu masuk terjadinya dugaan kecurangan," kata anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba.

Rata-rata calon siswa baru yang dinyatakan lolos, memiliki jarak antara rumah ke sekolah kurang dari 500 meter atau 0,5 kilometer. Selain itu tidak sedikit pula calon siswa baru yang memiliki nilai ASPD kurang dari 100 untuk tiga mata pelajaran. "Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dalam hal ini guru dan tentunya perlu dukungan dari orang tua atau wali murid agar siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran," tandasnya. (fat/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Peringati Hari Jadi Kulon Progo, Jam Layanan Masyarakat Disdukcapil dan Kapanewon Jadi Sorotan

Peringati Hari Jadi Kulon Progo, Jam Layanan Masyarakat Disdukcapil dan Kapanewon Jadi Sorotan

Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo yang digelar Kamis (15/10/2026) malam dan berpusat di Alun-alun Wates (Alwa) mendapatkan sorotan tajam dari banyak pihak. Bukan hanya soal rangkaian acara yang..

Ingatkan Pentingnya Identitas Digital, Disdukcapil Bantul Targetkan Capaian IKD Tembus 30 Persen Tahun Ini

Ingatkan Pentingnya Identitas Digital, Disdukcapil Bantul Targetkan Capaian IKD Tembus 30 Persen Tahun Ini

Capaian aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Bantul tinggi. Berdasar data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul, capaian aktivasi IKD hingga Selasa (4/8).

Nikah Siri sejak 1991 dan Punya Dua Anak tapi Belum Tercatat, Pemkot Magelang Gelar Isbat Nikah

Nikah Siri sejak 1991 dan Punya Dua Anak tapi Belum Tercatat, Pemkot Magelang Gelar Isbat Nikah

Belasan pasangan suami-istri di Kota Magelang mengikuti isbat nikah di Gedung Wanita, Rabu (24/6).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer