Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Didukcapil Kota Jogja Septi Sri Rejeki menyebut, dinasnya kerap jadi pihak yang dipersalahkan. Ada pandangan, bahwa perpindahan masyarakat ke Kota Pelajar mudah. Padahal, Disdukcapil telah mencegat perpindahan itu lewat syarat yang harus dilampirkan. "Jadi kami sebenarnya sudah mengendalikan di sana," tegas Septi kepada Radar Jogja ditemui di kantornya kemarin (9/8).
Septi merinci, syarat itu ada dua macam. Pertama, adalah surat keterangan kepindahan warga negara Indonesia (SKPWNI). Syarat kedua adalah melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat yang ditandatangani pemilik rumah bila menumpang KK. "Kalau tidak lengkap, tidak akan kami proses. Tapi kalau lengkap, kami harus segera memprosesnya," ucapnya.
Ditegaskan, Disdukcapil tidak diperkenankan menolak permohonan perpindahan. Jika syarat perpindahan sudah lengkap. Sebab dipahami, status famili lain dan lainnya mengakomodasi pencatatan warga. "Bisa saja mereka di sini kerja atau anak kos," sebutnya.
Dipahami pula oleh Septi, selain itu menimbulkan permasalahan saat PPDB. Mengingat pula, susahnya pengawasan kesesuaian perpindahan. "Karena rata-rata menumpang. Anaknya temannya, tangga di sana, karena hanya mengejar sekolah unggulan," lontarnya.
Ditekankan, padahal sekolah saat ini tidak ada yang unggulan. Semua sskolah kini mendapat perlakukan sama dan pemerataan. "Lihat saja, sekolah yang dulu tidak diunggulkan, sekarang siswanya banyak yang masuk universitas ternama," ujarnya.
Septi turut menyelipkan pesan untuk mewaspadai penandatanganan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat. Jika tidak cermat, justru pemilik rumah dapat terseret kasus pidana atau perdata. "Saya kemarin saya tolak. Saya sendiri mengalami, dimintai tolong untuk menumpang. Tapi saat menilik latar belakang orang tua si anak, kok aku malah ngeri dioyak-oyak DC," gelakknya.
Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja pun pernah mengulik dugaan kecurangan dalam proses PPDB tahun ajaran 2022/2023. Khususnya di sekolah-sekolah favorit. Kecurangan itu berupa 'nebeng' dalam status hubungan keluarga pada KK atau C1 yakni famili lain."Dimungkinkannya status famili lain untuk mendaftar sekolah melalui jalur zonasi wilayah bisa menjadi pintu masuk terjadinya dugaan kecurangan," kata anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba.
Rata-rata calon siswa baru yang dinyatakan lolos, memiliki jarak antara rumah ke sekolah kurang dari 500 meter atau 0,5 kilometer. Selain itu tidak sedikit pula calon siswa baru yang memiliki nilai ASPD kurang dari 100 untuk tiga mata pelajaran. "Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dalam hal ini guru dan tentunya perlu dukungan dari orang tua atau wali murid agar siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran," tandasnya. (fat/din)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




