Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Klaim Distribusi Migor Lancar Pasca Cabut HET

E
Penulis: Editor News❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan distribusi minyak goreng (migor) lancar. Pasca dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi (HET), sudah tersedia merata. Diawali dari pasar modern dan retail modern.

Berdasarkan kebijakan terbaru, pemerintah menetapkan subsidi untuk migor. Dengan harga Rp. 14 ribu/liter untuk minyak goreng curah. Selisih untuk menuju harga yang ditetapkan itulah yang disubsidi oleh pemerintah.

"Hari ini kami sudah melihat di pasar modern seluruhnya sudah ada barangnya. Untuk yang pasar tradisional hari ini Menteri Perindustrian diminta untuk mengeluarkan Permenperin dan sedang dibuat mekanisme subsidi oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit)," jelasnya ditemui di UGM Jogjakarta, Kamis (17/3).

Untuk pengawasan, lanjutnya, akan dilakukan oleh Satgas Pangan. Khususnya oleh Polri melalui Polda di setiap provinsi. Guna memastikan tak ada penimbunan stok migor di setiap provinsi.

"Dalam waktu singkat minyak goreng curah akan masuk di pasar. Yang penting untuk distribusi akan dikawal satgas pangan untuk Polri," tegasnya.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto menegaskan pengawasan distribusi migor sudah berlangsung. Peran utama berada di setiap jajaran Polres dan Polresta. Berkoordinasi dengan Satgas Pangan Pemprov DIJ ataupun wilayah.

Data terakhir terdistribusi 355.246 liter di Kota Jogja, 530.565 liter di Kabupaten Sleman, 300.699 liter di Kabupaten Bantul, 24.000 liter di Kabupaten Kulonprogo dan 45.388 liter di Kabupaten Gunungkidul.

"Potensi pelanggaran yang memungkinkan menjadi tindak pidana yakni penimbunan dan pengalihan tujuan minyak goreng. Contoh pengalihan yang seharusnya distribusi untuk konsumsi masyarakat tetapi dialihkan untuk industri," katanya.

Pelanggaran akan dijerat dengan pasal berlapis. Mulai dari Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapula Pasal 29 ayat (1) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

"Melanggar pasal 107 dijerat maksimal 5 tahun penjara dan atau denda Rp 50 miliar. Jika masyarakat melihat adanya pelanggaran distribusi migor, silakan laporkan," ujarnya. (Dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, Tetap Kuat di Tengah Ancaman El Nino dan Gejolak Minyak

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, Tetap Kuat di Tengah Ancaman El Nino dan Gejolak Minyak

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026 meski dibayangi gejolak harga minyak dan El Nino. Konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta stimulus Nataru menjadi penopang.

Prabowo Terima Laporan Ekonomi, Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Sampai Bulan Ini

Prabowo Terima Laporan Ekonomi, Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Sampai Bulan Ini

Prabowo menerima laporan ekonomi dari para menteri. PMI manufaktur Indonesia mencapai 54, sementara surplus perdagangan Januari-September 2026 mencapai USD 10,61 miliar.

Pemerintah Bidik 200 Juta Penduduk, Warga Usia 17 Tahun Bakal Dapat Rekening dan Saldo Rp50 Ribu

Pemerintah Bidik 200 Juta Penduduk, Warga Usia 17 Tahun Bakal Dapat Rekening dan Saldo Rp50 Ribu

Pemerintah menyiapkan rekening bank otomatis bagi warga saat berusia 17 tahun. Program ini ditargetkan menjangkau 200 juta penduduk dengan saldo awal Rp50 ribu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer