Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KIOS TAMBAHAN: Disaksikan majelis hakim, JPU dan penasihat hukum mengukur luas 18 kios yang dibangun terdakwa Ketua Komaba Edy Susanto.
RADAR JOGJA - Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti diminta melakukan upaya paksa dengan memerintahkan jajarannya di lingkungan Pemkot Jogja membongkar sejumlah kios di Taman Parkir Abubakar Ali (ABA) Malioboro. Permintaan pembongkaran itu mengemuka dalam sidang lanjutan perkara korupsi dengan terdakwa Ketua Koperasi Komunitas Abubakar Ali (Komaba) Edy Susanto.
Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya, majelis hakim tidak menggelarnya di gedung Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja. Namun memilih langsung mendatangi lokasi Taman Parkir ABA.
“Kami sudah minta Pemkot Jogja melakukan penertiban,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ Adi Nugroho menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Setyadi SH yang memimpin jalannya sidang dengan agenda pemeriksaan setempat (PS) di Taman Parkir ABA, Jumat (26/11).
Tak puas mendengar jawaban itu, Djauhar mengejar dengan pertanyaan lanjutan. “Maksudnya ditertibkan itu seperti apa,?” kejarnya. “Ditertibkan itu kami minta dibongkar. Dikembalikan seperti semula,” tegas Adi.
Di depan majelis hakim, Adi menceritakan permintaan pembongkaran itu pernah disampaikan saat rapat koordinasi membahas pemanfaatan aset dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Jogja. Dalam koordinasi itu, Adi minta agar pembongkaran kios di Taman ABA secepatnya dilakukan. “Kendalanya masih terbentur adanya sidang ini,” ceritanya.
Birokrat yang tinggal di daerah Balapan, Gondokusuman, Jogja, ini menerangkan, status bangunan di Taman Parkir ABA merupakan aset Pemprov DIJ. Setelah dibangun tempat parkir roda dua berikut fasilitas pendukungnya oleh Dinas PUP dan ESDM DIY, Taman Parkir ABA kemudian diserahkan pengelolaannya ke pemkot. “Statusnya pinjam pakai,” tandas Adi.
Di hadapan majelis hakim, dia mengatakan tak pernah mengetahui adanya tambahan kios di Taman Parkir ABA. Khususnya menyangkut 18 kios yang dibangun Edy. “Kami baru tahu setelah ada penyidikan di kejaksaan,” terangnya.
Dalam PS itu ada lima orang saksi yang dihadirkan. Selain Adi, empat saksi lain adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja Yunianto Dwisutono, bekas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Dinas Pariwisata Kota Jogja Syarief Teguh Prabowo dan eks Bendahara Komaba Agil Suharyanto.
Ditambah satu saksi lainnya Kepala UPT Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja Ekwanto. Saat ini pengelolaan Taman Parkir ABA tidak lagi di bawah UPT Malioboro. Berubah menjadi UPT Pengelolaan Cagar Budaya. Tidak lagi di bawah dinas pariwisata. Namun Dinas Kebudayaan Kota Jogja.
Sama seperti Adi, saat ditanya hakim, Ekwanto juga tidak mengetahui pembangunan 18 kios tambahan tersebut. Alasannya saat peristiwa dia belum menjabat kepala UPT.
Sedangkan tiga saksi Yunianto, Syarief dan Agil tahu adanya pembangunan 18 kios tersebut. Ketiganya membenarkan keberadaan 18 kios itu ilegal. Dibangun tanpa pernah mendapatkan izin wali kota maupun pemerintah provinsi sebagai pemilik.
Dibandingkan Yunianto dan Syarief, majelis hakim kali ini lebih banyak mencecar Agil. Terutama menyangkut proses pembangunan kios dan pengelolannya. Agil banyak memberikan jawaban tidak tahu. “Soal biaya dan sumbernya, saya juga tidak tahu,” ucap Agil.
Pertanyaan ke Yunianto dan Syarief banyak dilancarkan Heru Ismanto SH selaku penasihat hukum Edy. Materinya seputar keberadaan kartu bukti pedagang (KBP). Usai mempersilakan jaksa penuntut umum (JPU) dan tim penasihat hukum mengajukan pertanyaan, majelis hakim meninjau langsung 18 kios tersebut.
Lokasinya persis di timur pos polisi lalu lintas Satlantas Polresta Jogja. Seluruh bangunan kios menghadap ke arah utara. “Berapa ini total luasnya,?” tanya Djauhar. Adi kembali maju menghadap hakim. Dia menerangkan luasnya 250 meter persegi. Jalannya sidang juga diikuti Edy yang berada di Lapas Wirogunan melalui video call.
Selama pemeriksaan setempat, Djauhar dan salah satu JPU Rochmanto Nugroho SH secara bergantian memegang ponsel yang terpasang di tripod hitam guna membantu Edy agar tetap dapat mengikuti sidang.
“Bagaimana Saudara terdakwa dengan keterangan para saksi ini,?” tanya ketua majelis hakim. Edy meminta hakim mengukur ulang luas 18 kios tersebut. Menurutnya, luas kios ukurannya tidak sama. “Ada yang memakai selasar dan tidak,” ucap Edy.
Majelis hakim memenuhi permintaan itu. Namun upaya mengukur luas kios terkendala alat bantu meteran. “Ada yang membawa meteran tidak ini,?” tanya Djauhar yang sehari-hari menjabat wakil ketua Pengadilan Negeri Jogja ini.
Heru Ismanto, penasihat hukum terdakwa lantas memberi tahu. Dia membawa meteran yang ditinggal di mobil. Heru dipersilakan mengambilnya. Advokat yang berkantor di Salatiga, Jawa Tengah, itu bersama JPU Lilik Andriyanto SH kemudian mengukur luas kios. Diketahui kios yang dilengkapi selasar seluas 130 meter persegi. Sedangkan yang tanpa selasar seluas 30 meter persegi. Seluruhnya seluas 160 meter persegi.
Kepada majelis hakim Edy mengungkapkan pembangunan 18 kios itu menelan biaya Rp 325 juta. Dana itu dikumpulkan dari uang muka sejumlah pedagang yang hendak menempati kios-kios itu. “Yang tahu berapa biayanya memang hanya saya sendiri Yang Mulia,” terang Edy. Sidang dilanjutkan Selasa (7/12) mendatang. Agendanya pembacaan tuntutan oleh JPU. (kus/laz)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




