Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD KSPSI DIJ, Waljid Budi Lestarianto menjelaskan penerapan PPKM Darurat secara nasional baru terbatas penanggulangan dan penanganan medis, tidak disebutkan terkait penanganan-penanganan nonmedis.
“Dimasa penerapan PPKM Darurat ini jangan sampai ada pemotongan/pengurangan upah atau konpensasi lain yang berdampak pada penurunan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
Atau bahkan sampai yang terburuk yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pemberlakuan PPKM Darurat tersebut,”jelasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIJ, Aris Riyanta mengatakan sebaiknya industri mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan sebagaimana dalam Intruksi Gubernur (Ingub) tentang PPKM Darurat.
Dipantau bagaimana kepatuhannya dan bagaimana dampak terhadap Covid-19 dengan kebijakan tersebut.
Terhadap kenyataan yang ada, Aris juga mengajak berbagai pihak untuk berempati terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di tengah kasus yang sedang meningkat.
"Para nakes menjadikan tervosir, bahkan mereka berpotensi lelah jiwa raganya dan bisa rentan terpapar Covid-19.
Jika dapat memungkinkan bagi perusahaan, ada pengaturan atau penjadwalan jam kerja dengan shift dan disiplin mentaati protokol kesehatan dimanapun berada," ucapnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans ) DIJ, Aria Nugrahadi mengatakan terkait adanya pemotongan upah karena PPKM Darurat, perlindungan buruh akan dilakukan sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Covid-19.
"Pengupahan dilakukan berdasarkan kesepakatan (bipartit) antara pengusaha dan pekerja seperti yang diatur dalam pasal 5, 6, dan 7 dengan batasan waktu sampai 31 Desember 2021," katanya
Anggota Komisi B DPRD DIJ, Yuni Satia Rahayu mengatakan 90 persen buruh pabrik di Jogjakarta adalah perempuan. Mayoritas buruh perempuan tersebut memiliki peran ganda dalam kehidupannya.
"Satu peran sebagai ibu rumah tangga dan 60% nya berdasarkan data DPD KSPSI DIJ sebagai penopang/tulang punggung ekonomi keluarga.
Pembatasan 50 persen WFO untuk sektor esensial akan semakin menyulitkan kondisi buruh selama masa pandemi.
Keadaan yang dialami oleh buruh perempuan menjadi pekerjaan rumah sekaligus beban bagi pemerintah,"tuturnya.
Menurut Yuni, kebijakan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat dirasa belum cukup untuk mengurangi beban ekonomi yang dialami oleh buruh. Untuk itu, perlu adanya kebijakan tambahan dari Pemerintah Daerah untuk melengkapi kebijakan PPKM Darurat.
"Saat ini perlu ada solusi kebijakan untuk menangani penurunan pendapatan buruh perempuan yang diakibatkan oleh pembatasan 50% pekerja yang harus bekerja dari rumah," tuturnya. (sky)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

