Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Kami lakukan pembatasan akses. Satu pintu, keluar masuk," ungkap Panewu Sleman Mustadi disela rapat koordinasi di Kantor Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, kemarin (26/5).
Nantinya, tidak boleh ada kunjungan ke Padukuhan tersebut. Warga padukuhan di RT zona hijau tetap diperbolehkan keluar masuk. Tetapi khusus RT 2 zona merah dan RT 1 zona oranye, dilakukan pembatasan yang ketat. Khususnya yang isoman, segala keperluan logistik akan disediakan. Juga, akan dibantu satgas setempat juga diberikan jaminan hidup (jadup) dari pemkab melalui dinas sosial.
Terkait warga yang terkendala pekerjaan atau siswa sekolah yang harus ujian (ASPD), nanti diberikan surat keterangan. Jika negatif, mereka tetap diperbolehkan beraktivitas (kerja ataupun sekolah).
Secara rutin, jelasnya, satgas Covid-19 setempat juga akan melakukan pemantauan. Baik memberikan bantuan logistik, obat-obatan atau layanan kesehatan dari Puskesmas dan kebutuhan lainnya untuk menunjang imunnya.
Disebutkan, selama ini PPKM Mikro diterapkan dengan baik di wilayah ini. Dia menepis kasus ini bukan klaster Lebaran. Sebab, pihaknya sudah melarang kunjungan dan membatasi kegiatan ibadah. Termasuk kegiatan masyarakat. Bahkan sebelum lebaran. ”Dugaannya, klaster muncul dari RT setempat,” terangnya.
Kepala Dinas Sosial Sleman Eko Suhargono menambahkan, pihaknya akan mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Hal ini sesuai arahan Sekretaris daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya.
Rencananya, dirikan di Kantor Kalirahan Caturharjo atau lokasi lain yang memiliki akses air yang mudah. Pihaknya, akan berkoordinasi dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK ), desa tanggap bencana (destana), palang merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, TNI/Polri dan kelompok relawan lainnya. Untuk menyiapkan segala keperluan logistik yang dibutuhkan.
"Nanti bahan pokok dari pemkab, panti dukungan sayur dan lainnya koordinasi dengan satgas desa ataupun CSR," ujarnya.
Sementara warga mendapatkan bantuan catu pangan masih akan dilakukan pendataan. Dan secara teknis masih dikoordinasikan. Pembatasan ini bukan lockdown. Juga tidak melekat. ”Tidak urgent tidak boleh kontak langsung,” terangnya.
Nah pemantauan dan dapur umum ini akan dilakukan paling tidak selama seminggu ke depan. Melihat situasi. Apabila selama itu, kasus belum redam, bisa jadi diperpanjang. "Kami pantau selama masa inkubasi seperti apa," pungkasnya. (mel/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

