Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di-warning KPK, Pejabat JPT Dilantik Bulan Depan

E
Penulis: Editor Content❯
Kepala BKPP Sleman Priyo Handoko dan Sekda Sleman Harda Kiswaya di Kantor BKPP, Kamis (20/5).(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
Kepala BKPP Sleman Priyo Handoko dan Sekda Sleman Harda Kiswaya di Kantor BKPP, Kamis (20/5).(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
 

 

RADAR JOGJA - Sembilan jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang kosong tahun ini akan segera terisi. Proses perizinan pelantikan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah diurus, tahap demi tahap hasilnya mulai turun.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Priyo Handoko mengungkapkan, pengisian JPT sudah mendapatkan rambu hijau dari pemerintah pusat. Tahap pertama, dimulai dari pelaksanaan rotasi-mutasi. ”Selanjutnya, lelang,” terangnya Jumat (21/5).

Lebih lanjut dijelaskan, sembilan JPT kosong tahun ini diantaranya asisten sekda I, bidang ekonomi dan pembangunan ; asisten sekda bidang II, bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; asisten sekda III, bidang administrasi umum; pejabat eselon II, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dispertaru. Ditambah, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang saat ini belum masuk rotasi mutasi,

”Belum masuk rotasi karena saat ini kepala dinas masih terisi. Tapi akan pensiun dalam waktu dekat," terang Priyo, di Kantornya, Kamis (20/5).
Karena telah mendapat warning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran banyak yang kosong, maka harus segera terisi. Disamping, untuk kepentingan tugas kepegawaian dan kinerja pemerintahan. ”Sehingga mendesak, berdasarkan evaluasi penataan, dilakukan rotasi mutasi. JPT ini harus segera terisi,” terangnya.

Selain sembila JPT itu, pihaknya juga telah melakukan seleksi pengisian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada Kamis (20/5) kemarin. Dengan pendaftar tiga OPD eselon II.

Meski, posisi kepala dinas saat ini masih terisi, Priyo menyebut, ini bagian dari rotasi mutasi. Prosesnya lelang terbuka. Tetapi, pelaksanaan seleksi dan penilaiannya dilakukan oleh pusat yang difasilitasi BKPP.
"Kami hanya melakukan evaluasi sesuai dengan surat Menpar RB. Penyegaran rutin 3-5 tahunan," ujar Priyo.

Sekda Sleman, Harda Kiswaya menambahkan, untuk proses lelang terbuka, Dispar dan Diapertaru akan dimulai 24-25 Mei. Tercatat sebanya 27 orang yang sudah lolos seleksi administrasi dari total 33 pendaftar.

"Kemarin berkas sudah diajukan ke Dirjen dan sekarang sudah sampai di Meja Menpan RB. Mudah-mudahan semua di-acc sehingga pelantikan JPT serentak dapat dilakukan 16 Juni mendatang," harapnya.

Dengan demikian organisasi bisa berjalan dengan baik. Jika pimpinan definitif, maka sudah ada kepastian hukum. Sehingga roda organisasi bisa berjalan lebih baik.

"Kalau Plt itu untuk mengambil putusan terbatas. Kami mengejar target walaupun secara aturan bupati belum bisa melantik, makanya kami jemput ke Jakarta untuk minta ijin," pungkasnya. (mel/bah)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta menjadi jaminan bagi daerah untuk mengamankan insentif fiskal dari Kementerian..

Wamendagri Desak Pemprov dan DPRP Papua Pegunungan Segera Lantik 11 Anggota Jalur Otsus

Wamendagri Desak Pemprov dan DPRP Papua Pegunungan Segera Lantik 11 Anggota Jalur Otsus

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan untuk segera melantik 11 anggota DPRP dari jalur pengangkatan...

SK Mendagri Terbit, Pemprov Papua Pegunungan Diminta Cepat Lantik DPRP Otsus

SK Mendagri Terbit, Pemprov Papua Pegunungan Diminta Cepat Lantik DPRP Otsus

Wamendagri Ribka Haluk mendesak Pemprov Papua Pegunungan segera melantik 11 anggota DPRP jalur Otsus karena SK Mendagri telah terbit. Kehadiran perwakilan OAP ini krusial untuk memperkuat fungsi legislasi daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer