Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaksa Bisa Menghadirkan Rizieq Shihab Secara Paksa

E
Penulis: Editor News❯
Wayan Sudirta (Dok. JawaPos.com)
Wayan Sudirta (Dok. JawaPos.com)
RADAR JOGJA- Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Selasa 23 Maret 2021 besok. Sebelumnya, Rizieq menolak sidang virtual.

Jika Rizieq kembali menolak sidang virtual, Majelis Hakim dinilai punya kewenangan untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dengan upaya paksa. "Walaupun seandainya besok Terdakwa masih menolak disidangkan secara virtual dan terus bersikukuh tidak mau hadir dalam sidang pengadilan secara virtual, tetapi Majelis Hakim punya kewenangan untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dengan upaya paksa dengan bantuan pihak kepolisian," ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta kepada wartawan, Senin (22/3).

Wayan mengatakan, terdakwa punya hak untuk diam dan tidak menjawab sama sekali jika tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan. Wayan menuturkan, semua pihak yang ada di persidangan pengadilan wajib mengikuti penetapan Majelis Hakim. "Tidak terkecuali bagi Terdakwa sendiri, harus menjalankan apa yang diperintahkan Majelis Hakim, termasuk menjalani persidangan secara virtual," ujar Wayan.

Lebih lanjut Wayan berpendapat, sidang virtual sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara pada masa pandemi Covid-19. Dia mengungkapkan di Indonesia juga sudah sering dilaksanakan dalam berbagai kasus sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 dan Nomor 5 tahun 2020 masing masing bertanggal 25 September 2020 dan 27 November 2020.

"Jika masih ada pihak-pihak yang mencoba meragukan keabsahan dan daya laku Perma Mahkamah Agung Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut, saya mempersilah membaca dan mempelajari secara mendalam isi dan jiwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 7 dan pasal 8," tuturnya.

Wayan menjelaskan, dengan memahami Perma Mahkamah Agung Nomor 4 dan Nomor 5 sebagai lex spesialis atas KUHAP sebagai lex generalis, maka Perma Mahkamah Agung tersebut punya eksistensi dan daya laku yang kuat. "Karena tidak bertentangan dan tidak bisa dipertentangkan dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam KUHAP," pungkasnya.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) masih memantau persidangan dengan terdakwa Rizieq Shihab itu. "KY masih memantau, menganalisis semua perkembangan, selanjutnya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan," kata Komisioner Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito. (*/iwa/sky)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembawa Sajam Viral di Demo Malioboro Jadi Tersangka, Polda DIY Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Pembawa Sajam Viral di Demo Malioboro Jadi Tersangka, Polda DIY Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Pria berinisial W yang viral di media sosial karena didapati membawa senjata tajam saat aksi demonstrasi di Malioboro, Jogja, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara tersebut menjadi satu dari 12 kasus dugaan..

Menag Harap Kejadian di Ponpes Sukoharjo Jadi Pembelajaran, Serahkan Sepenuhnya pada Hukum

Menag Harap Kejadian di Ponpes Sukoharjo Jadi Pembelajaran, Serahkan Sepenuhnya pada Hukum

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar turut menanggapi peristiwa yang tengah disorot di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Sukoharjo. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengambil pelajaran berharga dari insiden ..

Sikapi Anggotanya Yang Jadi Tersangka Kasus Penipuan, DPRD Gunungkidul Hormati Proses Hukum 

Sikapi Anggotanya Yang Jadi Tersangka Kasus Penipuan, DPRD Gunungkidul Hormati Proses Hukum 

Kasus dugaan penipuan yang menyeret anggota DPRD Gunungkidul dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ibnu Sugeng Riyanto (ISR) terus bergulir. Perkara ini memasuki tahap penyidikan dan ISR telah ditetapkan sebagai tersangka

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer