Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menolak Hadiri Sidang, Rizieq Shihab Akan Rugi

E
Penulis: Editor News❯
Indriyanto Seno Adji (Dok. JawaPos.com)
Indriyanto Seno Adji (Dok. JawaPos.com)
RADAR JOGJA - Rizieq Shihab dan kuasa hukum menolak persidangan secara virtual. Jika terus seperti itu, Rizieq lah yang akan mengalami kerugian.

"Bila RS (Rizieq Shihab) tidak mau hadir di persidangan, maka justru merugikan diri RS yang akan kehilangan hak membela diri yang diberikan oleh hukum," kata pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji kepada wartawan, Selasa (16/3).

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadakan sidang secara virtual kasus kontroversi tes usap (swab test) di Rumah Sakit Ummi, Bogor, dengan terdakwa Rizieq Shihab, siang tadi. Sidang berlangsung ricuh.

Kuasa hukum menolak Rizieq mengikuti sidang secara virtual dari kantor Bareskrim Polri. Munarman, kuasa hukum Rizieq, mengatakan kliennya tidak setuju sidang secara virtual. Jika ini dilanjutkan, menurut Munarman, hakim melawan prinsip hukum.

Sedangkan majelis hakim berpijak pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 bahwa persidangan selama pandemi Covid-19 dijalankan secara online. Ini sudah berlangsung sejak Juni. Hakim yakin sidang berjalan lancar karena teknis persidangan sudah disiapkan dengan baik.

Indriyanto berpendapat tidak ada aturan yang hakim langgar karena memang persidangan secara virtual sudah diatur Perma. "Semua ini justru untuk mencegah penyebaran pandemi dan meminimalisasi kerumunan berdampak paparan Covid-19," ujar Indriyanto.

Indriyanto justru menilai keputusan Rizieq dan kuasa hukum menolak sidang virtual merupakan bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan. Dia menduga kubu Rizieq diselimuti kekhawatiran dalam menghadapi persidangan.

"Ini memang merupakan Obstruction of Justice dalam bentuk Misbehaving in Court (tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan)," tegas Indriyanto.

Kasus yang menjerat Rizieq ini berawal dari laporan Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap manajemen Rumah Sakit Ummi. Pihak rumah sakit diduga menghalangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Rizieq.

Setelah gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Rizieq, Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Andi Tatat, dan menantu Rizieq, Hanif Alatas sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (*/iwa)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Momentum Perubahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Momentum Perubahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Hardjuno: Saatnya Akhiri Paradigma Koruptor Cukup Dihukum Penjara

UU Perampasan Aset Atur Perampasan Harta Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Nilai Rp 1 Miliar

UU Perampasan Aset Atur Perampasan Harta Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Nilai Rp 1 Miliar

Undang Perampasan Aset mengatur skema perampasan aset tanpa putusan pidana pengadilan terhadap pelaku, tersangka, maupun terdakwa tindak pidana.

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI Tinjau Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Lahan Sultan Ground Jadi Sorotan

Komisi VI DPR RI meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen di Yogyakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat progres di lapangan secara langsung.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer