Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Klaim Dapat Lampu Hijau dari Pemprov

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Perwakilan kelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Warga Pekerja Sektor Informal DIJ melakukan audiensi dengan Pemprov DIJ, Kamis (28/1). Audiensi itu dilakukan di Bangsal Wiyotoprojo, Kompleks Kepatihan, Jogja.

Denta Julian selaku perwakilan dari forum warga itu menyatakan, latar belakang pihaknya mengajukan audiensi dengan pemprov adalah surat edaran terbaru dari gubernur DIJ soal perpanjangan masa Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIJ. Surat itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah kota dan kabupaten untuk mengatur waktu operasi tempat usaha, salah satunya tempat makan atau restoran.

Dalam surat instruksi dari bupati maupun wali kota itu, resto maupun tempat makan tidak boleh menerima pelanggan yang makan ditempat setelah pukul 20.00. Denta mengklaim Pemprov DIJ memberikan izin kepada para pelaku usaha kecil di DIJ untuk tetap membuka usahanya sesuai waktu operasional masing-masing seperti yang telah tertuang di dalam Instruksi Gubernur DIJ Nomor: 4/INSTR/2021 tentang perpanjangan PTKM.  “Demi kelangsungan usaha dan ekonomi rakyat dalam rangka menyelamatkan perekonomian masyarakat di DIJ,” katanya.

Selain itu, menurut Denta, Pemprov DIJ juga menginstruksikan dalam rangka pembukaan usaha kecil oleh masyarakat, terutama kuliner hanya dibatasi maksimal 25 persen dari total kapasitas. “Selain itu kami juga wajib menegakan prokes,” tandasnya.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov DIJ Tri Saktiyana menyebut, pihaknya masih akan terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota. Kaitannya mengenai salah satu aturan dalam PTKM yang menyangkut jam operasional tempat usaha. “Nanti kami rembug lagi dengan kabupaten dan kota. Kami lihat dinamikanya bagaimana di masyarakat,” katanya.

Selain itu, Tri juga menyatakan pihaknya kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan prokes di masyarakat. Menurut Tri, personel yang dimiliki pemprov, pemkot maupun pemkab saat ini sangat terbatas. “Sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi prokes itu juga sangat terbatas, jadi serba sulit,” tandasnya. (kur/laz)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer