Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kominfo Didesak Tegas kepada Penyebar Hoaks

E
Penulis: Editor News❯
Arzetti Bilbina (Dok. JawaPos)
Arzetti Bilbina (Dok. JawaPos)
RADAR JOGJA - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menekankan pentingnya masyarakat menyaring informasi di media sosial. Sebab, media sosial banyak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks.

"Sebaiknya disaring dulu, cek kebenaran berita tersebut," ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/12).

Menurut dia, keberadaan media sosial yang menjadi akses bagi penyebar hoaks dan radikalisme, akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka sengaja membuat berita bohong untuk propanganda yang tujuannya menciptakan suasana tidak kondusif, bahkan bisa mengancam disintegrasi bangsa.

"Tentu persoalan ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Terlebih saat ini masyarakat sedang berduka dari keterpurukan perekonomian akibat pandemi. Karena kondisi ini membuat masyarakat lebih banyak berdiam di rumah dan banyak waktu untuk bersosmed. Jika tidak hati-hati, maka bisa terpancing dengan bahasa atau ajakan yang justru tidak mendidik dan tidak sedikit yang berujung kasus hukum," tandasnya.

Ia juga menyarankan agar masyarakat berpegang pada media mainstream sebagai acuan memilih informasi. Menurutnya, media online yang memuat berita lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang media sosial yang sumbernya tidak jelas.

Apalagi, sekarang ini banyak situs-situs abal-abal yang ironisnya, berita atau foto yang disebar media abal-abal di media sosial bisa viral, meski isinya tidak berdasar. Untuk itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, meminta Kominfo agar bertindak tigas.

"Sudah semestinya pemerintah punya sistem yang kuat, jangan dipermudah para pelaku untuk menyebarkan hoax. Dengan sistem tersebut, Kominfo harusnya bisa melacak dan mematikan gadget para pelaku penyebar hoaks," urainya.

Arzeti yakin bukan perkara sulit melakukan itu. Ia mencontohkan, di China masyarakatnya bahkan tidak diberi ruang atau keluluasaan menggunakan media sosial apalagi untuk kepentingan menyebarkan hoaks.

"Pemerintah harus mulai keras dan tegas untuk memerangi hoaks tersebut," pungkasnya.

Seminggu terakhir atau setelah Pilkada 9 Desember, informasi bohong bertebaran di media sosial. Organisasi pemerintah, Presiden Joko Widodo dan keluarga termasuk sasaran penyebar hoaks.

Misal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut mensertifikasi halal kondom. MUI tegas membantah informasi tersebut. Foto dan video yang diklaim sebagai penembakan polisi kepada anggota Front Pembela Islam (FPI) juga bertebaran. (*/iwa/sky)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Usai Fatwa Haram MUI Bisnis Vape di Kebumen Turun hingga 50 Persen, Ini Dampaknya

Usai Fatwa Haram MUI Bisnis Vape di Kebumen Turun hingga 50 Persen, Ini Dampaknya

Usai Fatwa Haram MUI Bisnis Vape Turun 50 Persen, Pengusaha di Kebumen Klaim Sumbang Pendapatan Negara

MUI Resmi Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan, Produksi, dan Jualan Vape

MUI Resmi Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan, Produksi, dan Jualan Vape

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan hukum haram bagi penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik atau vape. Keputusan tegas ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131..

Kongres Umat Islam Indonesia VIII: Mentan Amran Siapkan Bibit dan Olah Lahan Gratis untuk Pesantren

Kongres Umat Islam Indonesia VIII: Mentan Amran Siapkan Bibit dan Olah Lahan Gratis untuk Pesantren

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer