Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Imbas Covid, Pemerintah tak Ingin Banyak Buruh Di-PHK

E
Penulis: Editor News❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA  - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya pemerintah tidak menaikan upah minimum.

Menanggap hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan memang saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah air. 

Sebab menurut Hendrawan di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.‎

‎

"Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan.‎

‎

"Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus‎," katanya.

Oleh sebab itu jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum 2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Korona ini.‎

"Oleh sebabnya ini kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.‎

Sehingga langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.

 "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win win solution," ujarnya. (*/iwa)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Merawat Pertiwi, DPC PDIP Kulon Progo Lakukan Pemilahan Sampah Hingga Pemasangan 30 Titik Teba

Merawat Pertiwi, DPC PDIP Kulon Progo Lakukan Pemilahan Sampah Hingga Pemasangan 30 Titik Teba

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kulon Progo menggelar Gerakan Merawat Pertiwi, Sabtu (14/11).

Jengkel Kader PDIP Diam Saat Ketum Diserang, Megawati Singgung Penyadapan Prabowo

Jengkel Kader PDIP Diam Saat Ketum Diserang, Megawati Singgung Penyadapan Prabowo

Megawati Soekarnoputri kembali soroti posisi Kapolri Listyo Sigit dan singgung dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto. Ia juga jengkel melihat kader PDIP yang dinilai penakut saat ketum diserang.

Sebut Demokrasi RI Alami Kemunduran, Hasto Beberkan 5 Agenda Strategis PDIP di Forum Asia

Sebut Demokrasi RI Alami Kemunduran, Hasto Beberkan 5 Agenda Strategis PDIP di Forum Asia

Hasto Kristiyanto menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman populisme otoriter. Ia menawarkan lima agenda strategis untuk memperkuat ketahanan demokrasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer