Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jika masing-masing pihak belum bisa memahami kepentingan pihak lainnya, harus dilakukan mediasi untuk mengubah dikusi positioning menjadi diskusi kepentingan. “Bukan hanya membicarakan ini tanahku, tidak boleh begini dan begitu,” tutur Arif (5/12).
Akan tetapi, tambah Arif, diskusi harus berisikan akan kepentingan seperti apa yang harus dijembatani dan difasilitasi. Khususnya pihak pemerintah daerah (pemda) setempat yang memiliki tugas pembebasan lahan.
Menurut Arif, pemerintah harus melihat kepentingan masyarakat terdampak proyek dan mencermatinya. Jangan sampai kepentingan masyarakat lepas dari proses sosialisasi dan akomodasi yang tengah dilakukan.
Meskipun nantinya masyarakat akan paham tentang proyek tol yang akan dilakukan, bisa membuat proses sosialisasi menjadi lebih lama. “Pemerintah harus banyak mendengarkan kepentingan apa yang harus diakomodasi dari kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Menyinggung terkait ganti rugi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, aspek finansial jangka pendek dan panjang juga harus diperhatikan. Dalam hal ini ganti finansial jangka panjang kepada masyarakat adalah kesempatan ekonomi yang mana setelah bangunan jalan tol dioperasikan dan dikembangkan.
Seharusnya masyarakat terdampak maupun yang berada di wilayah itu mendapatkan kesempatan pertama untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Bisa melalui pengembangan properti di sekitas akses pintu masuk tol.
Selain itu, tambah Arif, fasilitas umum yang nantinya dibuat tidak lepas dari perhatian pemerintah. Artinya, model-model pembangunan untuk ganti untung dan rugi harus terkendali. Tidak secara asal dilepaskan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi.
Menurut Arif, pemerintah harus memiliki cukup dana untuk rekonsolidasi lahan dan pengembangan properti. Agar masyarakat yang posisinya terpindahkan, juga bisa ikut andil dalam pengembangan properti yang baru, baik atas kepemilikan saham atau tidak.
“Jika tidak punya dana, bisa bekerjasama dengan pihak swasta. Sehingga masyarakat tidak dilepas untuk mencari solusi sendiri,” ungkapnya. (eno/laz)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


