Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Iuran Naik, Kualitas Pelayanan Ditingkatkan

E
Penulis: Editor News❯
RADAR JOGJA – Kebijakan pemerintah untuk menaikan tarif iuran JKN-KIS disesuaikan dengan peningkatkan pelayanan kualitas kesehatan. Dan tentunya harus mendapat dukungan yang optimal dari berbagai pihak. Mulai dari Kementerian, BPJS Kesehatan, Pemda, Manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang ada.

Data BPJS Kesehatan, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir sebagian sebagian dibiayai oleh Pemerintah. Tepatnya ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu, yang JKN-KIS-nya ditanggung oleh negara lewat APBN. Dan ada pula 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Itu menunjukan komitmen Pemerintah yang luar biasa agar program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program JKN-KIS juga akan terus mengalami perbaikan sistematik sehingga terus dilakukan baik itu dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manejemen kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Jogjakarta, Dwi Hesti Yuniarti menyebut, total peserta JKN-KIS dari beberapa kabupaten yang ada di DIJ mencapai 3.352.731 jiwa dari jumlah penduduk yang ada 3.631.015 jiwa. “Artinya layanan BPJS Kesehatan sudah mencakup 92,34 persen warga di DIJ,” ujarnya Kamis (14/11).

Dia menambahkan, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui peserta penerima bantuan iur (PBI) APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, Pegawai Pemerintah Pusat/Daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya. “Besaran iuran yang akan dilaksanakan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” jelasnya. (sce/mg1/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Direktur dan Wadir RS Padma Lalita Muntilan Ditahan, Diduga Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp 22,19 M

Direktur dan Wadir RS Padma Lalita Muntilan Ditahan, Diduga Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp 22,19 M

Kedua tersangka resmi ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim fiktif BPJS.Direktur dan Wadir RS Padma Lalita Muntilan Ditahan, Diduga Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp 22,19 Miliar

Disnakertrans DIY Pastikan Hak BPJS Korban Kebakaran Trans Home Terpenuhi 

Disnakertrans DIY Pastikan Hak BPJS Korban Kebakaran Trans Home Terpenuhi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ memastikan hak jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi korban kebakaran tetap diberikan. Kepastian itu termasuk bagi korban meninggal dunia dalam kebak

RSUD Muntilan Targetkan Hospital without Walls, Aduan Warga Ditargetkan Tuntas Maksimal 3 Hari

RSUD Muntilan Targetkan Hospital without Walls, Aduan Warga Ditargetkan Tuntas Maksimal 3 Hari

RSUD Muntilan Targetkan Hospital Without Walls, Aduan Warga Ditargetkan Tuntas Maksimal 3 Hari

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer