Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UAJY-Komisi Yudisial Tandatangani MoU

E
Penulis: Editor News❯
KERJA SAMA: Penandatanganan MoU oleh Ketua Komisi Yudisial Dr Jaja Ahmad Jayus dan Rektor UAJY Dr Gregorius Sri Nurhartanto SH LLM di Kampus UAJY Rabu (17/10). (Nindy Rahmawati for Radar Jogja)
KERJA SAMA: Penandatanganan MoU oleh Ketua Komisi Yudisial Dr Jaja Ahmad Jayus dan Rektor UAJY Dr Gregorius Sri Nurhartanto SH LLM di Kampus UAJY Rabu (17/10). (Nindy Rahmawati for Radar Jogja)
SLEMAN - Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menandatangani  Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Yudisial (KY) di ruang diskusi Basement Kampus II, Fakultas Hukum UAJY, Rabu (17/10). Penandatanganan dilakukan oleh orang nomor satu di masing-masing institusi ini, yakni Rektor UAJY Dr Gregorius Sri Nurhartanto SH LLM dan Ketua KY Dr Jaja Ahmad Jayus.

Penandatanganan MoU dilakukan usai kuliah umum dengan pembicara Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dengan tema “Peranan Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Hakim-Hakim di Indonesia”. Kuliah umum dan penandatanganan MoU ini sekaligus dalam rangka Dies Natalis ke-53 UAJY.

Tujuan lain penandatanganan MoU ini, antara lain, KY harus mensosialisasikan banyak aturan hukum yang terkait dengan dunia kehakiman. Caranya dengan melibatkan para mahasiswa-mahasiswa untuk menghadiri kuliah umum dan diskusi.

Rektor UAJY Gregorius Sri Nurhartanto mengungkapkan, pihaknya dijadikan partner untuk mengkaji putusan-putusan yang dijatuhkkan oleh pengadilan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Hasil pembedahan ini kemudian akan dipublikasikan dalam jurnal KY. (mg5/laz/er/mo2)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KY Periksa Saksi Kunci Kuasa Hukum PT Duta Manuntung: Dugaan Pelanggaran Etik Makin Terang

KY Periksa Saksi Kunci Kuasa Hukum PT Duta Manuntung: Dugaan Pelanggaran Etik Makin Terang

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) terus bergerak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait perkara Nomor 159/Pdt.G/2025/PN.Bpp.

Seleksi Hakim Agung 2026 Dianggap Cederai Independensi Peradilan, PUSDHAM UMY Desak Moratorium

Seleksi Hakim Agung 2026 Dianggap Cederai Independensi Peradilan, PUSDHAM UMY Desak Moratorium

PUSDHAM UMY menilai seleksi calon hakim agung 2026 tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Proses ini dinilai sarat konflik kepentingan dan mengancam independensi peradilan. Simak selengkapnya.

Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Balikpapan Tak Kunjung Jelas, PT Duta Manuntung Desak KY Tr

Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Balikpapan Tak Kunjung Jelas, PT Duta Manuntung Desak KY Tr

PT Duta Manuntung mendesak KY membuka perkembangan laporan dugaan pelanggaran etik hakim PN Balikpapan yang telah diajukan sejak April 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer