Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OSO Dapat Penolakan Internal DPD

E
Penulis: Editor News❯
Photo
Photo

RADARJOGJA.CO.ID - Korban siding paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,Senin (3/4) lalu Muhammad Afnan Hadikusumo mengambil sikap tegas. Tak hanya melaporkan dua senator pelaku yang membanting dirinya. Afnan pun menolak dengan pemilihan Ketua DPD RI memilih Oesman Sapta Oidang (OSO).

Penolakan tersebut, banyak melanggar aturan. Pertama mengenai waktu pimpinan Ketua DPD. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, masa jabatan Ketua DPD tetap lima tahun. Rencana perubahan dengan Penyusunan Tata Tertib DPD RI untuk mengubah durasi menjadi 2,5 tahun telah ditolak MA.

Afnan tak hanya sendiri menolak keberadaan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut. Ada banyak rekannya, salah satunya senator dari Sulawesi Barat Asri Anas. Ia memastikan, dukungan terhadap OSO tak memenuhi syarat.

Mantan Ketua Pansus penyusunan Tata Tertib DPD RI itu menilai ada sebagian anggota DPD RI yang memaksakan dengan aturan perubahan pimpinan DPD RI tiap 2,5 tahun. Padahal itu sangat jelas menabrak aturan. "Terserah mereka, harusnya yang melantik pimpinan DPD RI kan MA, tapi mereka menabrak aturan MA, tidak tahu itu," jelasnya.

Afnan dan Asri juga sama-sama meinilaiDPD yang akhirnya memilih Oesman Sapta Odiang menyalahi aturan. Pemilihan hanya dihadiri 52 anggota dari total 131 anggota saat ini. Pemilihan juga dilakukan pada selasa dini hari pukul 02.00. "Biasanya pukul 02.00 orang bangun untuk Tahajud," ujar Asri.

Orang Bugis ini juga menilai pemilihan Oesman berasa sangat politis. Sebab, Oesman sendiro juga ketua partai politik Hati Nurani Rakyat (Hanura). Padahal DPD adalah perwakilan daerah bukan perwakilan partai."Terus apa bedanya dengan DPR, sekarang DPD berasa partai, saya dulu orang partai tapi mengundurkan diri," katanya. (pra/eri)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Teras Narang Minta Manajemen Pusat PLN Salurkan Lebih Banyak Bantuan TJSL ke Kalteng

Teras Narang Minta Manajemen Pusat PLN Salurkan Lebih Banyak Bantuan TJSL ke Kalteng

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta PLN menjaga keandalan listrik di Kalteng saat karhutla dan kabut asap melanda. PLN juga didorong meningkatkan alokasi dana TJSL untuk warga terdampak.

GKR Hemas Soroti Pesan Pidato Ketua DPD dan Presiden: Pembangunan Tak Boleh Tinggalkan Daerah

GKR Hemas Soroti Pesan Pidato Ketua DPD dan Presiden: Pembangunan Tak Boleh Tinggalkan Daerah

GKR Hemas menegaskan pembangunan nasional harus berpihak pada daerah, memperkuat pemerataan, dan mengawal RUU Daerah Kepulauan demi keadilan pembangunan.

UGM dan DPD RI Godok Revisi UU Petani, Harga Minimum hingga Regenerasi Petani Jadi Sorotan

UGM dan DPD RI Godok Revisi UU Petani, Harga Minimum hingga Regenerasi Petani Jadi Sorotan

Persoalan regenerasi petani, alih fungsi lahan, hingga rendahnya akses pembiayaan menjadi sejumlah isu utama yang mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer