Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan, predikat WTP bagi Kota Magelang untuk keenam kalinya ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Prestasi tersebut, katanya, membuktikan seluruh komponen di kota ini telah bekerja sesuai regulasi yang ditetapkan.
"Predikat WTP sebuah prestasi hasil kerja seluruh komponen di Kota Magelang, kita telah bekerja sesuai regulasi. Kita harus mempertahankan WTP ini," kata Aziz, di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (23/5).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Susilowati menyebut, langkah yang dilakukan Pemkot Magelang untuk memperoleh WTP, diantaranya membangun komitmen bersama dengan OPD agar bisa mempertahankan opini WTP setiap tahunnya.
Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, adanya kesesuaian antara laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). "Kami juga secara rutin melakukan verifikasi dan rekonsiliasi baik mengenai laporan Barang Milik Daerah (BMD) maupun laporan keuangan," jelas Susi.
Sementara itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, sejak 2016-2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berhasil meraih opini WTP. Capaian WTP ini bukanlah semata-mata hasil kerja keras satu orang saja, melainkan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Magelang.
Melalui capaian ini, dia berharap bisa menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri bagi para abdi negara di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Saya berharap penghargaan ini bisa terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Dia juga mengakui, tidak mudah meraih predikat opini WTP di masa Pandemi seperti sekarang ini. Berbagai tantangan untuk menyajikan laporan keuangan terbaik secara transparan telah diupayakan oleh jajaran dan setiap OPD di lingkungan Pemkab Magelang. "Komitmen ini akan terus kami jaga dan pertahankan seterusnya," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali mengapresiasi kepada setiap kepala daerah dan jajarannya yang telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk menyampaikan LKPD tepat waktu. Dengan memperhatikan kecukupan bukti-bukti, perhitungan risiko, perhitungan materalitas, serta permasalahan selama pemeriksaan sejak Januari 2021, maka BPK memberikan opini BPK atas LKPD sebelas daerah di Jawa Tengah.
Dia berharap, hasil pemeriksaan yang BPK sampaikan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan LKPD. Capaian yang baik tersebut harus dipertahankan, serta diharapkan memberikan dorongan dan motivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan LKPD masing-masing. "Mari terus berusaha dan berkomitmen untuk mendukung adanya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," tegas Ayub. (aya/bah) Editor : Editor Content