RADAR JOGJA - Pasca Rocky Gerung dilaporkan ke Bareskrim Polri atas pernyataannya yang dianggap menghina presiden, Rocky berikan penjelasan antara kritik pejabat publik dan hinaan pejabat publik. Agar publik tak salah mengartikan.
Intelektual Publik itu menjelaskan kritik memiliki arti kontradiksi di dalam kebijakan. Sedangkan menghina artinya ditujukan kepada orang. Menghina berkaitan dengan martabat yang melekat pada manusia.
"Bagaimana saya menghina pajabat publik. Kan tadi saya terangkan. Martabat itu melekat pada manusia," terang Rocky melalui kanal YouTube miliknya, Jumat (4/8/2023).
Pejabat publik, tidak boleh diberikan martabat individu, kenapa? Rocky menjelaskan, sebab pejabat publik diangkat berdasarkan kesepakatan sosial.
Sebagaimana yang berlangsung hari-hari ini. Rocky menilai pada era Presiden Jokowi anti kritik itu bersemi apalagi sampai menghina. Padahal sistem pemerintahan di Indonesia bukanlah menganut sistem kerajaan. Melainkan republik.
"Pak Jokowi dan bapak kita itu hanya dia itu yang nggak boleh dihujat, dikritik, apalagi dihina. Itu menyamakan kedudukan tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya itu adalah sistem kerajaan. Harus bisa bedakan dong," ujar Rocky.
Presiden itu dipilih hanya lima tahun. Itu dasarnya. Jika presiden membuat kesalahan tetapi dimaafkan, padahal seumur hidup dia tidak bisa diganti sebagai bapak.
"Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran sehat tentang demokrasi," bebernya.
Lebih lanjut dijelaskan, hal filosofisnya, dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Raja tidak pernah salah. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya. Karna itu ada nama raja.
Pada pemerintahan Indonesia saat ini menganut sistem republik, bukan sistem kerajaan. Sehingga tubuh publik seorang pejabat berbeda dengan tubuh privatnya. "Jadi itu intinya," tandas Rocky.
Kendati begitu, Rocky menilai pemikiran dulu itu masih melekat pada pandangan ketatanegaraan Indonesia. Dan itu berpengaruh pada produk hukim di Indonesia.
"Jadi saya dapat kesan, memang kita belum utuh mengerti soal-soal (perbedaan, Red) itu. Karena kita masih panjang berdemokrasi. Suatu waktu begini bisa diterima. Itu juga bisa terjadi bagaimana cara memberitakan," kata mantan dosen Universitas Indonesia (UI) ini.
Ketika itu berada di tubuh publik maka yang diucapkan mengenai pejabat publik tersebut namanya kritik.
"Sekasar-kasarnya anda (mengatakan pejabat publik, Red) itu bukan pada orang nya tapi pada jabatan, pada keterbukaan publiknya," tegasnya.
Namun jika sampai menyentuh pejabat publik, semisal ujung hidungnya saja, kata Rocky, maka tubuh privatnya pejabat tersebut secara otonomi, tubuhnya akan terganggu.
Menurutnya, pengertian tersebut masih jauh, butuh waktu 5-10 tahun untuk paham terkait dua istilah itu. Pejabat juga harus siap di kritik bahkan dicaci maki.
"Kenapa? Karena kita gaji dia," celetuknya.
"Apakah klausa ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi itu. Mari kita belajar lagi, ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi," imbuhnya. (mel)
Editor : Meitika Candra Lantiva