RADAR JOGJA - Upaya untuk meraih predikat kabupaten layak anak (KLA) terus digenjot Pemkab Bantul. Upayanya dilakukan dengan pengukuhan satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) tingkat kabupaten. Namun dari hasil pendataan instansi terkait, belum semua kalurahan memiliki satgas PPA tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bantul Ninik Istitarini mengatakan, dari 75 kalurahan di Bantul baru 62 yang sudah memiliki satgas PPA. Sehingga dia pun mengajak wilayah yang belum memiliki satgas PPA agar segera membentuknya. "Saya berharap nantinya semua kalurahan dapat memiliki perwakilan satgas," ujar Ninik beberapa waktu lalu.
Ninik membeberkan, satgas PPA memiliki tugas utama membantu penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun di samping itu, para satgas juga harus bisa melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat.
Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No. 614 Tahun 2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati No. 191 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul. "Saat ini anggota satgas berjumlah 62 orang yang tersebar di masing-masing kalurahan se-Kabupaten Bantul," ungkapnya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pembentukan satgas PPA merupakan langkah nyata untuk mewujudkan komitmen pemerintah.
Khususnya melindungi perempuan dan anak-anak di Kabupaten Bantul.
Selain itu, satgas menurutnya juga dapat memberikan akselerasi dalam pencapaian Bantul sebagai KLA. Karena itu, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu. Serta saling mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak. "Saya harap ini (KLA, Red) bukan hanya sebagai predikat dan pencapaian, tetapi menjadi sistem yang kuat di Kabupaten Bantul," tandasnya. (inu/eno)