JOGJA – Sebanyak 53 kasus bunuh diri (bundir) tercatat di DIJ hingga Oktober 2026. Kabupaten Gunungkidul mendominasi dengan 30 kasus, ini menjadi perhatian dalam upaya penguatan layanan kesehatan jiwa.
Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK Linda Restaningrum mengatakan, persoalan kesehatan jiwa masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk DIJ.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kondisi yang ada di DIJ, khususnya Gunungkidul, disusul daerah-daerah lain,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (30/10/2026).
Linda menjelaskan, penguatan integrasi layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat menjadi salah satu langkah penting. Sebab, jika hanya mengandalkan institusi kesehatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa, jangkauan pelayanan akan terbatas.
Baca Juga: Walking Heritage Jadi Wisata Alternatif dan Olahraga Ringan, Ruang Baru Mengenali Sejarah dan Budaya
Karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai kesehatan jiwa agar mampu memberikan pertolongan awal kepada orang yang mengalami gangguan psikologis. Upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis.
Linda menyebut, persoalan kesehatan jiwa tidak hanya dipicu faktor ekonomi. Masalah sosial, kesehatan, ketahanan keluarga, hingga kondisi lingkungan juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Intervensi yang dilakukan tidak hanya dari sektor kesehatan atau layanan kesehatan saja. Perlu juga intervensi dari sektor lain.
"Seperti ekonomi, sosial, ketahanan keluarga, lingkungan, bahkan ketahanan terhadap bencana,” ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh, Kemenko PMK telah meluncurkan Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PKH) di Gunungkidul. Program ini mengintegrasikan berbagai sektor untuk memperbaiki akar persoalan yang dapat memicu gangguan kesehatan jiwa.
Baca Juga: PSIM Jogja Resmi Tunjuk Risto Vidakovic, Pelatih yang Pernah Tangani Borneo FC Hingga PSS Sleman
Melalui program tersebut, sejumlah intervensi diarahkan ke Gunungkidul, mulai pemberdayaan ekonomi, pemuda, hingga bantuan sosial. Kemenko PMK berperan mengoordinasikan program kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Peningkatan literasi kesehatan jiwa juga dilakukan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai guru, kader, hingga tenaga kesehatan dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan pemahaman yang sama, masyarakat diharapkan mampu mengenali tanda awal gangguan kesehatan jiwa dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
