Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ingatkan ASN Tak Berkampanye Lewat Medsos

E
Penulis: Editor Content❯
RAKOR: Bawaslu Kota Magelang menggelar rapat koordinasi bertajuk
RAKOR: Bawaslu Kota Magelang menggelar rapat koordinasi bertajuk
RADAR JOGJA - Jelang Pemilu 2024 ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Magelang diminta untuk menjaga netralitas. Dengan begitu, akan tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Serta tidak ada keterlibatan ASN dalam meja Pemilu.

Kepala Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu menuturkan, netralitas ASN merupakan bagian persoalan dalam setiap kontestasi. Bahkan, di beberapa wilayah sudah ditemukan beberapa pelanggaran. Dia berharap, pelanggaran itu tidak akan terjadi di Kota Magelang.

Dia menegaskan, Bawaslu Kota Magelang tidak akan menjadikan ASN sebagai objek pengawasan. Tapi, akan menjadikan ASN sebagai mitra Bawaslu. "Dimana ke depan bisa membantu kondusifitas pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga terwujud Pemilu yang bermartabat," ujarnya di sela kegiatan, kemarin (7/3).

Upaya pencegahan secara masif terus dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Magelang. Termasuk sosialisasi kepada pihak terkait, para komunitas, hingga disabilitas. Semua elemen masyarakat memiliki peranan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Sementara itu, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Rofiuddin memaparkan, hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.

Ketika tidak netral, hal itu dapat berimbas pada pelayanan kepada masyarakat yang diskriminatif dan menguntungkan satu golongan tertentu. Bentuk atau wujud ketidaknetralan ASN, dari tahun ke tahun hampir sama. Hanya saja, mengalami penambahan.

Satu di antara bentuk ketidaknetralan itu, kata dia, berasal dari media sosial. ASN berfoto dan diunggah ke media sosial atau tengah melakukan siaran langsung dengan salah satu anggota partai politik. “Tidak diperbolehkan. Lantaran keduanya dapat mengarah pada dukungan,” jelasnya.

Dia mengatakan, hal itu dapat menjadi satu titik kerawanan yang harus diperhatikan. "Bisa jadi ASN tersebut tidak sadar. Tiba-tiba like maupun komentar. Itu yanh menjadi ketidaknetralan (ASN) di media sosial," ungkapnya.
Ketidaknetralan itulah yang harus diwaspadai dan dimonitor oleh bawaslu. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan, bermacam-macam seperti sosialisasi. "Misalnya kami memiliki tim cyber yang bertugas mengawasi media sosial ASN. Termasuk mengawasi soal hoax dan sara yang beredar di media sosial," sebutnya.

Selain melalui media sosial, bawaslu juga melakukan pengawasan secara langsung. Seperti ketika masa kampanye partai politik. "Apakah ada mobil dinas yang digunakan untuk kampanye. Ada nggak, ASN yang ikut hadir membawa atribut partai politik," sambungnya.

Rofiuddin menjelaskan, ketika ditemui pelanggaran, Bawaslu memiliki empat penanganan. Yakni administrasi, pidana, etik, dan undang-undang lainnya.
Pj Sekda Kota Magelang Larsita menjelaskan, ASN merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang dituntut harus berintegritas, profesional, netral, bebas intervensi politik, dan bersih dari KKN. Kemudian, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Serta berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. (aya/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Semua Tugas ASN Bisa Diselesaikan AI, Korpri Kulon Progo Gelar Pelatihan   

Tak Semua Tugas ASN Bisa Diselesaikan AI, Korpri Kulon Progo Gelar Pelatihan  

ASN Pemkab Kulon Progo mengikuti pelatihan penggunaan AI di Aula Adikarto, Komplek Pemkab Kulon Progo.

Anggaran Terbatas, Hanya Usulkan 100 Formasi CPNS

Anggaran Terbatas, Hanya Usulkan 100 Formasi CPNS

Pemkab Bantul mengusulkan 100 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk rekrutmen 2026. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Berdasar data Badan K

50 Tangki Air Bersih untuk Warga Nglipar Gunungkidul, Bupati Minta ASN Turut Berikan Solusi Nyata

50 Tangki Air Bersih untuk Warga Nglipar Gunungkidul, Bupati Minta ASN Turut Berikan Solusi Nyata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memberangkatkan bantuan air bersih dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) ke Kapanewon Nglipar, Gunungkidul. Hal tersebut..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer