Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mengentaskan kawasan kumuh seluas 20,32 hektare. Yang tersebar disebelas kelurahan. Kendati begitu, jumlah itu turun dibanding 2021 yang mencapai kurang lebih 36 hektare.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang Bowo Adrianto menyebut, masih ada kawasan kumuh di wilayahnya. "Awal tahun ini sudah menurun jadi 20 sekian hektare," ujarnya saat ditemui, beberapa waktu lalu.
Dia merinci, ada tujuh poin yang menjadi indikator suatu daerah masuk dalam kategori kawasan kumuh. Di antaranya berkaitan dengan jalan di lingkungan tempat tinggal. Lalu, terkait dengan keteraturan bangunan rumah. Kemudian, saluran drainase di lingkungan, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Selain itu, persoalan sampah hingga proteksi kebakaran di lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh.
Dia mengatakan, untuk menangani kawasan kumuh tidak hanya ditumpukan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Melainkan ada sinergitas dan kolaborasi dari beberapa OPD serta stakeholder lainnya. "Seperti ada kampung yang jalannya rusak, itu harus kita perbaiki supaya mobil sampah bisa masuk. Begitu juga dengan mobil pemadam kebakaran," kata dia.
Kawasan kumuh tersebut ditargetkan bakal berkurang tiap tahunnya. Namun, untuk benar-benar zero dari kawasan kumuh, Bowo menilai, agak susah. Lantaran ada beberapa aset lahan atau tanah yang bukan milik pemkot. Seperti tanah kereta api hingga sempadan sungai.
Kendati demikian, Pemkot Magelang terus berupaya untuk mengentaskan kawasan kumuh yang tersisa. Program-program pun telah dilaksanakan. Tentunya dengan menggandeng stakeholder dan masyarakat hingga di tingkat RT.
Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Agus BY menyebut, berdasarkan data yang dihimpun pada 2022, kawasan paling kumuh ada di Kelurahan Magersari. Dengan total 4,92 hektare.
Selanjutnya, Kelurahan Tidar Utara masih ada 3,68 hektare kawasan kumuh dan Rejowinangun Utara sebanyak 2,5 hektare. Kendati masih terbilang luas, tapi sudah berkurang dibanding pada 2021 yang mencapai 36 hektare.
Dia menambahkan, upaya pengentasan kawasan kumuh ini menjadi satu upaya untuk menggaungkan gerakan 100-0-100. Yakni 100 persen akses air bersih, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi.
Pemkot juga telah menganggarkan Rp 30 juta per RT per tahun melalui program Rodanya Mas Bagia agar dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang layak. "Dimana RT mengusulkan anggaran tersebut untuk perbaikan. Kalau yang belum ada proteksi kebakaran, harus menganggarkannya," jelasnya.
Sehingga diharapkan ada keterlibatan dari RT untuk ikut menuntaskan kawasan kumuh pada 2024. Anggaran Rp 30 juta itu, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Agar mengarah pada target dan menuntaskan persoalan yang ada. (aya/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




