Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA - Jelang Pemilu 2024, sebanyak 70-an pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Magelang berpotensi mendapat pelayanan pemungutan suara khusus. Potensi ini muncul dari asesmen yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang pada 15 Desember 2022 hingga 19 Januari 2023.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch menjelaskan, selama satu bulan lebih, telah dilakukan asesmen terhadap potensi adanya lokasi khusus pada Pemilu 2024 mendatang.
Adapun lokus asesmen terdiri dari lima unsur. Yang meliputi ponpes, lembaga pendidikan berasrama (boarding school), panti sosial, rumah sakit, dan tempat relokasi bencana. Selama asesmen, bawaslu dan panwaslucam berkoordinasi serta mendatangi sasaran lokus asesmen. Seperti Kepala Kemenag Kabupaten Magelang serta pimpinan atau pengasuh ponpes.
Aini menyebut, telah memberikan kuisioner kepada pengasuh ponpes. Yang berisi pertanyaan perkiraan jumlah santri dan tenaga pendidiknya (ustadz), perkiraan jumlah pemilih, dan skema pemilihan pada 2019 lalu. "Serta data perkiraan santri yang tidak dapat memilih pada tahun 2019," ujarnya, Sabtu (21/1).
Dari hasil asesmen menyebut, santri yang tidak memilih karena berasal dari luar Jawa. Mereka kebanyakan memilih untuk tidak pulang ke kampung halaman saat Pemilu berlangsung.Aini menyebut, hasil asesmen potensi lokasi khusus di wilayah Kabupaten Magelang ada di Kecamatan Tegalrejo. Lantaran terdapat 25 ponpes dengan potensi pemilihnya mencapai angka 10.347 orang.
Kemudian, di Kecamatan Secang teridentifikasi sejumlah 10 ponpes dengan potensi pemilih 2.066 orang. Serta ribuan potensi pemilih lainnya di ponpes yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang.
Selain itu, lanjut dia, potensi pemilih khusus lainnya ada di lembaga pendidikan berasrama (boarding school) seperti di SMA Pangudi Luhur Vanlith Muntilan. "Jumlahnya pun cukup besar. Mencapai 200 pemilih baik dari guru maupun siswanya," tambahnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Shaleh menambahkan, data hasil pengawasan pemetaan lokasi khusus itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang. Agar KPU dan jajarannya menilai serta mencermati kembali potensi lokasi khusus itu sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemetaan adanya lokasi khusus ini membutuhkan pelayanan tertentu. Terutama hak pilihnya. Mengingat kondisi lokasi tersebut berbeda dengan pemilih reguler pada umumnya. "Apakah nanti akan menjadi TPS khusus atau skema lain, yang terpenting lokasi ini wajib menjadi atensi," bebernya. (aya/pra)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



