Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Petakan Kepentingan Komersil dan Spiritual

E
Penulis: Editor Content❯
BERIBADAH: Para pimpinan agama dan umat Buddha melakukan rangkaian peribadatan usai Pradaksina di Lapangan Kenari, kompleks Candi Borobudur, beberapa waktu lalu.(Naila Nihayah/Radar Jogja)
BERIBADAH: Para pimpinan agama dan umat Buddha melakukan rangkaian peribadatan usai Pradaksina di Lapangan Kenari, kompleks Candi Borobudur, beberapa waktu lalu.(Naila Nihayah/Radar Jogja)
 

 

RADAR JOGJA - PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur rencananya bakal menerapkan sistem zoning atau pemetaan. Khususnya antara kepentingan konservasi, spiritual, edukasi, maupun dari sisi komersial. Saat ini, TWC masih merancang dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder terkait.

Direktur PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Edy Setijono mengatakan, penerapan tersebut diharapkan antar kepentingan dapat lebih tertata, terutama soal jalur yang digunakan. "Jadi, besok nggak ada lagi tabrakan karena jalurnya sudah kami tata ulang. Mereka punya lokasi masing-masing. Misal ada kegiatan spiritual, pasti lokasinya di situ," jelasnya, kemarin (28/12).

Dia menuturkan, memang harus ada harmoni antar stakeholder. Lantaran sistem tersebut nantinya diterapkan demi kebaikan bersama. TWC pun memberikan ruang Candi Borobudur untuk kepentingan umum. Tidak ada satu pihak yang mengklaim khusus.

Terlebih, hal itu juga sudah tertuang dalam kesepakatan empat menteri dan dua gubernur. Untuk menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat agama Buddha Indonesia dan dunia. "Kami tetap jadikan ini (Candi Borobudur, red) untuk fungsi yang ada. Tapi dengan skala prioritas tertentu," kata Edy.

Dia menargetkan, sistem zoning tersebut bakal diimplementasikan pada 2023. Lantaran, saat ini TWC tengah menyusun aturan-aturan dan mekanismenya. Setelah rampung, kata dia, tahap selanjutnya yakni memaparkan hasil kajian itu dan mencermatinya.

Sementara itu, Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI Supriyadi menyebut, kajian tersebut memang harus diputuskan bersama karena melibatkan beberapa institusi. Sehingga masih memerlukan kajian-kajian mendalam. Termasuk soal pemanfaatan Candi Borobudur.

Pemerintah pun sepakat, Candi Borobudur harus dilestarikan. "Dari nota kesepahaman itu, sudah ada SOP-nya. Nanti kami coba bahas kembali. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk umat Buddha dan pemerintah," ujarnya.

Dengan begitu, akan ada titik temu antara pemanfaatan candi untuk kegiatan spiritual, konservasi, edukasi, maupun komersial. "Karena dalam UU Cagar Budaya, salah satu pemanfaatan Candi Borobudur adalah untuk kepentingan agama," sambungnya. (aya/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Usulkan Rebranding, Kabupaten Magelang Jadi Kabupaten Borobudur

Pemkab Usulkan Rebranding, Kabupaten Magelang Jadi Kabupaten Borobudur

Pemkab Usulkan Rebrainding, Kabupaten Magelang Jadi Kabupaten Borobudur

Kemenag Matangkan Kajian Pemasangan Chattra Borobudur, Material Masih Tahap Penyelesaian

Kemenag Matangkan Kajian Pemasangan Chattra Borobudur, Material Masih Tahap Penyelesaian

Rencana pemasangan chattra atau payung pada stupa induk Candi Borobudur kembali mengemuka. Saat ini masih dalam tahap pematangan. Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengumpulkan dokumen dan kajian dampak warisan budaya.

Kecewa Hasil Mediasi soal Tambang, Warga Sambeng Akan Lapor ke Polisi, Ombudsman hingga UNESCO

Kecewa Hasil Mediasi soal Tambang, Warga Sambeng Akan Lapor ke Polisi, Ombudsman hingga UNESCO

Polresta Magelang memfasilitasi mediasi antara penambang, Dinas ESDM, DLHK, serta warga terkait aktivitas penambangan di Desa Sambeng, Boorbudur, Selasa (17/11). Warga Siapkan Gugatan Izin Tambang Soroti Proses Sosialis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer