Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang Ratna Yulianty menjelaskan, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam penghargaan tersebut. Hal itu sesuai dengan Permenkum HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM.
Aspek yang dinilai meliputi, hak sipil dan politik. Yang terdiri dari hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, serta hak atas kependudukan.
Kemudian hak ekonomi dan sosial budaya. Yang terdiri dari hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik dan sehat. "Juga hak atas perumahan yang layak serta hak atas perempuan dan anak," papar Ratna.
Dia menyebut, penghargaan peduli HAM ini diraih oleh Pemkab Magelang secara berturut-turut. Yakni pada 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
Sementara itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengaku bangga atas diraihnya penghargaan kriteria Peduli HAM untuk ke tujuh kalinya. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kerja keras bersama dari seluruh tim pemerintah daerah dan jajaran birokrasi melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang.
Dia berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali di masa-masa yang akan datang. Juga dapat memotivasi agar terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Ya inilah hasil dari kerja bersama, kerja gotong-royong, dan kembali kita mendapatkan penghargaan yang ke tujuh hari ini. Semoga penghargaan ini dapat terus kita raih tiap tahunnya," katanya. (aya/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




