Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang terus menggenjot penurunan angka stunting di wilayahnya. Termasuk di beberapa desa yang memiliki stunting tinggi. Seperti di Desa Genikan, Kecamatan Ngablak dan Desa Gumelem, Kecamatan Pakis serta wilayah lain.
Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dsn Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Pemkab Magelang melalui Dinas Sosial PPKB PPPA telah melaksanakan audit stunting yang dilaksanakan pada 17 November.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan, kegiatan tersebut sebagai pintu masuk dalam penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat. Baik intervensi spesifik maupun sensitif secara kolaboratif. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting.
Menurutnya, stunting bukan hanya masalah perawakan tubuh yang pendek saja. Namun, stunting disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat asupan gizi dalam jangka panjang. Serta dari penyakit infeksi yang kronis dan berulang. "Apabila dialami dalam jangka panjang, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia," ujarnya di Manohara Hotel Borobudur, Kamis (23/11).
Dalam hal ini, Adi berharap kepada tim audit kasus stunting, apabila seleksi kasus sudah dilakukan dan tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan intervensi, maka perlu dilakukan terhadap kasus stunting yang tinggi di wilayah tertentu. Sehingga dapat diketahui dan diteliti lebih lanjut terkait penyebabnya.
Termasuk dari sumber air minum, perilaku masyarakat atau sebab-sebab yang lain. Sekaligus mencari solusi bagaimana upaya pencegahannya sehingga intervensi yang akan diberikan bisa tepat sasaran.
Sementara itu, Sub Koordinator Reproduksi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Esterlina menyampaikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Yang masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan target penurunan dari tahun 2019 diangka 27,6 persen menjadi 14 persen di 2024.
Terlebih, BKKBN mendapat mandat untuk menjadi koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia. Yang mana salah satu trobosan BKKBN yakni melalui pendekatan pendampingan keluarga yang berkesinambungan. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, juga balita.
Melalui pendampingan keluarga ini, harapannya semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor resiko tersebut. Sedangkan model pendekatan yang digunakan yakni program siap nikah, siap hamil cegah stunting, program pengendalian jarak, jan jumlah kehamilan melalui program keluarga berencana (KB).
Selain itu, dia berharap agar setiap kabupaten/kota dapat melaksanakan diseminasi kasus stunting minimal dua kali dalam satu tahun. Dengan dukungan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). "Pada 2023 nanti, tim audit diharap bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya penurunan stunting," pungkasnya. (aya/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




