RADAR JOGJA – Pemkot Magelang fokus pada tujuh prioritas pembangunan tahun 2024. Sementara arah kebijakannya adalah penguatan Kota Magelang yang maju, menuju masyarakat yang sehat, dan bahagia. Yang mana sesuai dengan RPJMD Kota Magelang 2021-2026 dan dipayungi Perda Kota Magelang Nomor 4 tahun 2021.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menjelaskan, agar pembangunan 2024 lebih terarah, maka ada beberapa fokus yang diprioritaskan. Yakni penguatan peran masyarakat sebagai mitra, perluasan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin, dan penguatan daya saing daerah.

Kemudian, prioritas lainnya yakni pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat, dan perwujudan layanan publik prima. “Lalu, penguatan dan pengembangan kawasan strategis, dan pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia,” papar Aziz saat musrenbang di Pendopo Pengabdian Rumjab Wali Kota Melang, Jumat (24/3).

Berdasarkan analisis dan melihat capaian indikator kinerja makro daerah Kota Magelang 2022 yang sangat baik, lanjut dia, proyeksi 2024 harus lebih berprestasi lagi. Aziz menyebut, angka kemiskinan pada 2022 sebesar 7,1 persen dengan persentase penduduk miskin 2024 ditargetkan pada kisaran 7 persen hingga 6,36 persen.

Target tersebut memerlukan komitmen berbagai pihak. Karena masalah kemiskinan harus ditangani secara komprehensif dan integral. “Dengan pertumbuhan ekonomi 5,77 persen pada 2022, kita pacu sehingga angka pertumbuhan ekonomi 5,13 persen hingga 5,36 persen dapat tercapai pada 2024,” sebut Aziz.

Selain itu, dia juga mendorong agar tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang. Saat ini, pemkot tengah mengupayakannya dari yang semula 6,71 persen menuju ke 5,8 persen. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga harus ditingkatkan dari 80,39 persen menjadi 81,94 persen.

Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menyatakan, kegiatan musrenbang penting dilakukan untuk menyediakan acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD. Terutama dalam menyusun rancangan RKPD yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya menjadi pedoman penyususan rencana kerja (renja) OPD. “Tujuannya untuk menciptakan sinergitas dalam pembangunan daerah antar wilayah, sektor, antar pemerintah, serta menciptakan efisiensi alokasi untuk sumber daya dalam pembangunan daerah,” terang Handini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno turut menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Dia mengungkapkan, sampai dengan 2022 atau tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026, capaian visi dan misi, tujuan, serta sasaran daerah Kota Magelang telah nampak hasilnya. Baik berupa output kegiatan maupun outcome dari program pembangunan serta impactnya (dampak).

Namun demikian, mengingat RKPD 2024 merupakan rencana kerja tahun ketiga dari RPJMD, lazimnya menjadi tahap pemantapan untuk percepatan mencapai visi dan misi daerah. “Maka arah kebijakan pembangunan tahun tersebut hendaknya mendasarkan pada upaya percepatan penyelesaian atau pemenuhan tujuh isu-isu strategis daerah,” ungkapnya.

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan kota, yakni hasil reses DPRD dan analisis data lapangan menyimpulkan bahwa fokus dan isu strategis pembangunan Kota Magelang tahun 2024 masih cukup relevan sesuai arahan RPJMD 2021-2026.

Budi juga menyampaikan beberapa usulan. Untuk tujuan terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter, program prioritasnya adalah pengendalian potensi konflik sosial menjelang dan saat pemilu. Khususnya melalui upaya preventif yang menyeluruh.

Kemudian, untuk penyusunan program dan kegiatan dalam pemenuhan isu strategis 2024, hendaknya memperhatikan masalah yang masih dihadapi oleh masing-masing OPD. “Yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” ujar Budi. (aya/pra)

Magelang