RAMAI: Pengunjung memadati kompleks Candi Borobudur. Setelah beberapa kali uji coba naik ke monumen candi, nyatanya kajian itu masih butuh evaluasi dan perbaikan.(NAILA NIHAYAH/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Hingga saat ini, tarif tiket untuk naik ke monumen Candi Borobudur belum menemui titik terang. Berbagai pendapat bermunculan seiring dengan adanya beberapa kajian lapangan tertutup. Pelaku wisata dan masyarakat butuh kepastian soal harga tiket tersebut.
Ketua Forum Daya Tarik Wisata (DTW) Magelang Edwar Alfian mengatakan, meski sudah muncul isu soal nominal naik candi, tapi sampai sekarang belum ada rilis resmi dan konfirmasi dari pengelola. “Iya betul (pelaku wisata sudah tahu harganya). Sebenarnya sudah dibocorkan sejak Pak Sandiaga(Menparekraf) melakukan uji coba naik candi,” ujarnya, Jumat (3/3).
Kendati begitu, pemerintah dan instansi terkait diminta untuk tidak terburu-buru untuk memublikasikan informasi yang belum resmi tersebut. Lantaran dapat memicu adanya bola liar dan berdampak pada kunjungan ke Candi Borobudur dan sekitarnya.
Para pelaku wisata pun berharap, pernyataan terhadap kebijakan kenaikan tarif itu, harus benar-benar dimatangkan. Jika memang belum ada pernyataan resmi, jangan sampai diekspos karena dapat menjadikan pemahaman yang liar di masyarakat.
Terlebih, publik sudah dihebohkan dengan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang berencana menaikkan tarif naik monumen candi sebesar Rp 750 ribu. Tapi, tidak terealisasi lantaran dinilai masih dalam kajian.
Setelah kehebohan mereda, beberapa minggu lalu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan harga tiket untuk kunjungan ke monumen candi Rp 100 ribu-Rp 150 ribu. Informasi yang dipublikasikan itu kembali memicu berbagai reaksi dan membuat wisatawan kembali bertanya berbagai hal terkait kunjungan ke Candi Borobudur.
Alfian juga turut menyuarakan aspirasi biro perjalanan dan masyarakat. Mereka juga tengah menanti-nanti untuk mendapatkan informasi yang pasti soal tarif naik candi. Yang nantinya akan dipetakan agar bisa memberi informasi dan penawaran kepada calon wisatawan.
“Orang ketika mau melakukan perjalanan kan direncanakan. Pikirnya, informasi itu (harga tiket naik) sudah disebar dan sudah bisa naik. Tapi, ternyata belum bisa. Ini akan menjadi gelo-nya calon wisatawan. Padahal secara finansial mungkin mereka siap, tapi sampai sana kok belum boleh naik,” ungkapnya.
Dia juga belum bisa memberi pendapat soal tarif yang bakal diberlakukan untuk naik candi. Lantaran masih abu-abu dan belum ada kepastian dari para pengelola Candi Borobudur.
Bahkan, dia melanjutkan, saat ini sudah banyak biro travel yang tidak lagi memasukkan kawasan Borobudur sebagai salah satu destinasi kunjungan dalam paket wisatanya. Imbas banyaknya ketidakjelasan informasi terkait kunjungan ke Candi Borobudur.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Saujana Borobudur (MSB) Rohmad Hidayat mengatakan, masyarakat di Borobudur masih kebingungan karena belum ada kejelasan soal diperbolehkannya pengunjung naik ke monumen candi. Sudah kali kedua, dia bersama MSB mendatangi DPRD Kabupaten Magelang.
Poin utamanya, meminta DPRD agar menjadi jembatan untuk bertemu dengan Dirjen Kebudayaan. Lantaran mereka sudah berupaya untuk meminta bantuan kepada Balai Konservasi Borobudur (BKB). Tapi, tidak membuahkan hasil.
Mereka hanya meminta bertemu dengan Dirjen Kebudayaan. “Kami ingin ketemu dulu. Kalau secara umum, pengennya wisatawan bisa naik Candi Borobudur dengan batasan kuota dan syarat tertentu. Kami sempat bertanya-tanya, sebenarnya mau dibuka atau tidak,” jelasnya.
Selain itu, mereka ingin mengetahui program dari Ditjen Kebudayaan di wilayah Borobudur. Tidak hanya candinya saja, tapi juga kawasannya. “Apa ada program jangka panjang? Karena kami kadang kaget. Ada event gede, tapi masyarakat tidak terkoneksi, tidak dilibatkan,” imbuhnya.
Sejak tidak diperbolehkannya wisatawan naik candi, lanjut dia, berdampak pada seluruh sektor. Terutama banyak biro perjalanan yang membatalkan untuk wisata di Borobudur. Bahkan, ada yang sudah menghapus paket tujuan wisata ke Borobudur.
Dia menambahkan, selama ini, banyak pedagang yang gulung tikar akibat berkurangnya jumlah wisatawan secara drastis. Kini, yang tersisa hanya sekitar 30 persen pedagang. Padahal, pandemi sudah melandai. Tapi, kunjungan masih belum sepenuhnya normal. “Kalau tidak ada wisatawan, penjual suvenir ya nggak ada yang beli. Restoran dan hotel, ya jadi berkurang juga,” tutur Rohmad.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Tri Hadi mengaku, bakal mengupayakan agar keinginan dari MSB dapat terlaksana. Terutama mempertemukannya dengan Dirjen Kebudayaan. “Kami akan menjembatani mereka untuk bertemu dengan dirjen (kebudayaan) baik melalui DPR RI maupun secara langsung,” paparnya.
Dengan begitu, apa yang menjadi tuntutan dari mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya bagi para pelaku wisata di Borobudur. “Mereka juga ingin dilibatkan dalam pengelolaan Candi Borobudur. Meski tidak langsung, tapi setidaknya mereka tahu apa yang ada di Borobudur,” ujar dia. (aya/pra)
