RESMI: Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffudin saat melantik Anggota PPK Pemilu serentak tahun 2024 di Grand Artos Hotel & Convention, kemarin (4/1).(Naila Nihayah/Radar Jogja)
RADAR JOGJA – Sebanyak 105 anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pemilu serentak tahun 2024 resmi dilantik. Sedangkan semula jumlah pendaftar anggota PPK di Kabupaten Magelang sebanyak 1.540 orang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang Afiffudin menjelaskan, jumlah PPK lebih dibanding tahun lalu lantaran mekanismenya berbeda. Dari 1.540 orang itu, secara administrasi ada 784 yang lolos.
Kemudian, mereka mengikuti seleksi computer assisted test (CAT) menjadi 329 orang. Tahap terakhir, tes wawancara dikurasi menjadi 105 orang. “Itu yang terpilih dan ada 5 orang lagi sebagai PAW. Jadi, total yang lolos wawancara 110 orang,” jelasnya usai pelantikan, kemarin (4/1).
Selain dilantik, anggota PPK menerima pembekalan dari jajaran Forkompimda Kabupaten Magelang. Terkait dengan tugas dan kewajiban anggota PPK, kode etik penyelenggara Pemilu, serta pemuktahiran data pemilih. Juga membangun pola hubungan dengan stakeholder terkait.
Afif menyebut, mekanisme pendaftaran anggota PPK dilakukan secara online. Begitu juga dengan pendaftaran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk rekrutmen PPS, saat ini sampai pada verifikasi berkas administrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengingatkan, pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 tinggal menghitung bulan. Bahkan, digadang-gadang bakal menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia.
Untuk mewujudkan Pemilu 2024 dapat berjalan secara demokratis dan berkualitas, keberadaan PPK sangat dibutuhkan. Lantaran menjadi satu komponen penyelenggara Pemilu yang memiliki peran penting sekaligus strategis.
Pelantikan ini, kata dia, diharapkan bisa menjadi tonggak pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan damai, kondusif, dan transparansi. Dia juga berpesan agar mereka dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan bisa menjaga netralitas.
Terlebih, netralitas penyelenggara Pemilu merupakan modal penting dan berharga untuk mengawal tegaknya demokrasi. “Kami percaya, saudara dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” ucapnya. (aya/bah)
