M Habib Shaleh.(Naila Nihayah/Radar Jogja)
RADAR JOGJA – Sepanjang 2022, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang berhasil melakukan sebanyak 964 upaya pencegahan potensi pelanggaran. Gencarnya upaya ini bertujuan untuk meminimalisir adanya potensi pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh menyebut, 964 upaya pencegahan tersebut meliputi beberapa aspek kegiatan. Yakni identifikasi kerawanan terdapat 48 kegiatan, pendidikan 29 kegiatan, partisipasi masyarakat 69 kegiatan, kerja sama antar lembaga 146 kegiatan, publikasi 87 kegiatan, imbauan 558 kegiatan, dan 27 kegiatan lainnya.
Dia mengatakan, upaya-upaya pencegahan ini diintensifkan sejak mulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022. “Pada November dan Desember, kami sudah punya panwascam sehingga upaya pencegahan semakin masif hingga ke pedesaan,” terangnya, kemarin (2/1).
Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kata dia, upaya pencegahan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang ini merupakan pencegahan tertinggi di Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Habib menjelaskan, 2022 ini merupakan tahun yang sibuk bagi Bawaslu dalam rangka mempersiapkan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, di 2023 ini, Bawaslu Kabupaten Magelang bakal melakukan 41 kegiatan.
Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Partipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch menambahkan, 964 upaya pencegahan potensi pelanggaran merupakan kerja bersama. Antara Bawaslu Kabupaten Magelang dengan 21 Panwascam se-Kabupaten Magelang.
Aini menegaskan, upaya-upaya pencegahan akan semakin ditingkatkan di tahun 2023 dengan melibatkan masyarakat. Mengingat tantangan Pemilu dan Pilkada 2024 sangat besar dan menantang. Dengan begitu, butuh keterlibatan semua pihak demi suksesnya pesta demokrasi.
Terlebih, skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Magelang mencapai 54,25. Dengan skor ini, Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan tinggi dan menduduki ranking 60 daerah rawan se-Indonesia. “Kami akan mengembangkan strategi pengawasan partisipatif untuk meminimalisir kerawanan pemilu,” kata Aini. (aya/bah)
