RADAR JOGJA – Satpol PP Kota Magelang rutin menggelar razia penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021. Hampir setiap waktu, aparat penegak peraturan daerah itu berkeliling memantau kedisiplinan tempat usaha mematuhi aturan PPKM darurat.

“Setiap hari dan jam kami aktif berkeliling. Hampir setiap waktu juga selalu ada pelanggaran,” kata Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana, belum lama ini.

Namun, Satpol PP bersama dengan Polres Magelang Kota dan TNI dari Kodim 0705/Magelang tak langsung memberi tindakan tegas. Upaya yang diutamakan adalah tindakan persuasif terlebih dahulu.

“Yang paling banyak adalah pelanggaran tempat usaha, baik itu warung makan, warung kelontong, pedagang kaki lima (PKL), cafe, dan lain-lain. Kami beri teguran pertama bagi yang tidak mengindahkan harus tutup pada pukul 20.00,” jelasnya.

Selain surat teguran, pihaknya juga menempel stiker tentang peraturan PPKM darurat. Hal ini sebagai pengingat agar pemilik tempat usaha untuk mengindahkan aturan tersebut.

“Tidak hanya jam operasional yang dilanggar. Tetapi kebanyakan masih banyak rumah makan yang memfasilitasi dine in (makan di tempat). Padahal kan tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya take away (dibungkus),” ujarnya.

Singgih menambahkan, terhadap pemilik tempat usaha yang melanggar ini, maksimal hanya sampai teguran ketiga. Jika terus-terusan melanggar maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa rekomendasi pembekuan izin.

“Sekali melanggar tegur, kedua melanggar teguran keras, tiga kali melanggar kami tindak tegas, untuk memproses pembekuan izin permanen. Saya harap, pemilik tempat usaha kooperatif dan jangan sampai melanggar karena sanksinya cukup berat,” imbuhnya.

Ia tak menampik bahwa adanya PPKM darurat sudah pasti akan menurunkan pendapatan pemilik tempat usaha. Akan tetapi, aturan harus tetap dipatuhi dan dijalankan. Ia tidak ingin, aturan yang sudah dibuat demi menurunkan angka Covid-19 di Kota Magelang ini hanya bersifat tertulis, tanpa diiringi kepatuhan yang jelas.

“Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dibutuhkan kekompakan semua pihak. Memang berat, tapi di tengah kondisi darurat seperti sekarang, tidak ada cara lain selain membatasi mobilitas masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu PKL Tuin Van Java, Alun-alun Kota Magelang Luiz Lazuardi mengaku dirinya tak bisa berbuat banyak dengan adanya aturan PPKM Darurat. Hal ini membuat pedagang nasi rames ini terpaksa mengurangi porsi kulakan.

“Penurunan pendapatan jelas. Apalagi tidak disediakan dine in di sini (Tuin Van Java). Sedangkan terus terang untuk menjangkau take away online kami belum sanggup. Tapi yang namanya aturan memang harus ditaati. Pemerintah tentu punya pertimbangan matang, sehingga PPKM darurat ini mensyaratkan semua usaha tempat makan harus dibungkus,” ucapnya.

Pantauan di lapangan, tidak semua pemilik warung makan hanya menerapkan sistem take away. Sebagian masih menerapkan dine in. Mereka beralasan, sistem take away 100 persen akan merugikan mereka.

Pemandangan itu yang terlihat di Jalan Majapahit, Jalan Sriwijaya, Jalan Beringin, dan tempat-tempat lainnya. Warung-warung pinggir jalan itu tetap menyediakan makan di tempat, walau tak terlalu ramai. (jpg/bah)

DITERTIBKAN – Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri menumpuk meja dan kursi yang masih disediakan para pemilik warung makan, karena tidak sesuai aturan PPKM Darurat. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat berpotensi menimbulkan kerumunan selama PPKM Darurat.

Magelang