RADAR JOGJA- Kota Magelang mendapatkan predikat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk yang kelima kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Piagam Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2020 tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Wali Kota Magelang  Muchamad Nur Aziz  di Kantor Pewakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (18/5).

Dalam menerimaan piagam ini, Wali Kota Magelang, didampingi Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, dan Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah,  Ayub Amali mengatakan, pemberiaan penilaian WTP ini berdasarkan hasil perhitungan atas permasalahan yang ditemukan, pertimbangan materialitas dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan, serta pertimbangan profesional lainnya.

“Berdasarkan hasil perhitungan atas permasalahan yang ditemukan, pertimbangan materialitas dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan, serta pertimbangan profesional lainnya, BPK memberikan opini atas LKPD Kota Magelang tahun anggaran 2020 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

Ditegaskan oleh Ayub, opini tersebut bukan merupakan hadiah dari BPK, akan tetapi merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dan koordinasi yang baik dengan DPRD di Kabupaten/Kota masing-masing, tak terkecuali di Kota Magelang.

Menurutnya, opini yang sama juga diberikan kepada Kota Surakarta, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Banjarnegara.

Ayub juga menyampaikan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan semester II tahun 2020, persentase penyelesaian Kota Magelang mencapai 91,00 persen. Nilai tersebut ada di atas rata-rata nasional sebesar 75,60 persen.

Pemeriksaan atas LKPD Kota Kota Magelang sudah dilakukan sejak Januari 2021 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah. Pemeriksa harus patuh pada standar keuangan negara dan ketentuan BPK RI.

“Pemeriksa harus melakukan pengujian-pengujian bukti dan prosedur pemeriksaan yang meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, e-performance, dan prosedur analitik,” paparnya.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menuturkan, opini WTP yang diraih ini adalah bukti bahwa Kota Magelang berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan capaian ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan, dan akuntabel. “Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh OPD, sehingga dapat terus memotivasi kita semua, utamanya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Sekda Kota Magelang Joko Budiyono. Menurut Joko, prestasi positif dalam pemakaian anggaran ini, merupakan hasil kerja keras semua pihak di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.  “Penilain Opini WTP ini sangat membanggakan, dan ini adalah impian kita semua. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras kita semua di lingkungan Pemerintah Kota Magelang,” katanya.

Opini WTP yang diraih ini, menurut Joko, bukan akhir dari tugas dan tanggung jawab seluruh ASN di lingkungan Pemkot  Magelang. Tapi sebaliknya, merupakan awal untuk tetap semangat dan menjadi motivasi terbaru dalam bekerja.

“Kami tidak boleh puas diri dengan prestasi ini. Tapi ini menjadi awal untuk kita bisa melangkah lebih maju lagi bergerak bersama. Sehingga bukan hanya dalam hal administrasi keuangan beprestasi, tetapi juga aplikasi program kerja pemerintah daerah harus benar-benar berjalan di masyarakat,” tandasnya.

Joko berharap keberhasilan meraih opini WTP ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk bekerja lebih baik lagi ke depan. “Ini penting, mengingat untuk meraih opini WTP, juga tidak mudah, meski kita juga sudah mempertahakna prestasi ini hingga lima kali beturut turut,” jelasnya.

Diakui, secara umum sistem keuangan di lingkungan Pemkot Magelang sudah baik. Namun demikian tidak boleh berpuas diri. “Mempertahakan prestasi itu tidak mudah, kecuali ada komitmen semua pihak untuk tetap bekerja keras, dan baik,” tukasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Wawan Setiadi mengatakan, opini WTP atas LKPD Kota Magelang tahun anggaran 2020 adalah capaian ke-5 yang diperoleh Kota Magelang.

Menurutnya, dengan pencapaian ini, pemerintah daerah juga akan mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan daerah. (*/jko/sky)

Magelang